Akuisisi PGN oleh Pertagas tak laik, FSP protes keras ke Dahlan

Merdeka.com - Kisruh penggunaan pipa Perusahaan Gas Negara (PGN) bersama Pertagas belum juga usai. Saat ini kembali muncul isu baru di mana Pertagas berencana mengakuisisi PGN. Aksi ini disinyalir sebagai langkah Pertagas memuluskan rencana penggunaan pipa gas milik PGN.

Maka dari itu, Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu dengan tegas menolak rencana ini. FSP akan melayangkan nota keberatan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.

"Kita akan mengirimkan nota protes kepada menteri BUMN. Rencananya akan dikirimkan usai perayaan Tahun Baru 2014," ujar Wakil Ketua FSP, Tri Widodo di Jakarta, Rabu (1/1).

Menurut pandangan FSP, lanjutnya, rencana akuisisi ini lebih mendatangkan buntung dari pada untung. Pelanggaran berpotensi timbul. Pasalnya, ditemukan kejanggalan dari kinerja Pertagas bersama induk perusahaannya Pertamina.

Pertamina bersama anak usahanya, yang tercatat memiliki aset mencapai USD 40,882 miliar, hanya mampu menghasilkan dividen atau pembagian keuntungan pada negara sebesar Rp 7,7 triliun pada 2013. Sementara di periode yang sama, PGN yang memiliki aset hanya USD 3,77 miliar mampu menyumbang dividen yang tidak jauh beda angkanya yakni Rp 4,9 triliun.

"Tentu ini menunjukkan dan kebocoran dalam pengelolaannya," terangnya.

Apalagi, tambah Tri, status Pertagas yang masih belum menjadi perusahaan terbuka membahayakan. Beda dengan PGN yang telah menjadi salah satu emiten di pasar modal Tanah Air sehingga berstatus Tbk.

"Menjadi pertanyaan besar anak perusahaan mengakuisisi perusahaan Tbk, sedangkan ini (Pertagas) masih perusahaan tertutup. Segala sesuatu keterbukaannya kurang dijamin," jelasnya.

FSP juga menilai Pertamina sebaiknya fokus di satu sektor saja yakni minyak bumi yang selama ini menjadi kekuatan perusahaan pelat merah tersebut. Penambahan lini bisnis hanya akan membuat pengelolaan gas menjadi tidak maksimal.

"Kenapa gas harus dimasukkan ke dalam Pertamina? Padahal ini sudah punya fokus bisnisnya masing-masing. Kita harapkan kalau memang ada yang harus dikerjasamakan itu dengan metode kinerja BUMN saja sudah cukup. Minta bantuan saja ke PGN, nggak perlu PGN diakuisisi Pertamina," terangnya. (mdk/bim)