Akumindo: Kebijakan PSBB Buat 30 Juta UMKM Bangkrut
Merdeka.com - Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun menyebut bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi penyebab utama ambruknya bisnis UMKM selama masa pandemi.
Kebijakan yang dikeluarkan demi mencegah penularan virus corona ini menghentikan mobilitas manusia yang menjadi pasar utama pelaku UMKM, khususnya di Jakarta. Setidaknya ada 30 juta pelaku UMKM yang terpaksa gulung tikar.
"PSBB ini yang menjatuhkan UMKM. Tiga puluh juta UMKM bangkrut," kata Ikhsan dalam Dialog Rabu Utama: Geliat Transaksi Setelah Vaksinasi, Jakarta, Rabu (21/4).
-
Bagaimana UMKM bisa bertahan di masa pandemi? Lewat jalur digital itu, IniTempe bertahan, bisa bertahan selama pandemi. Omzet bulanan Benny bahkan bisa mencapai puluhan juta dari dunia digital itu.
-
Di mana UMKM Bontang terdampak pandemi? Wabah Covid-19 pada awal tahun 2020 memberikan dampak besar terhadap sektor perkonomian Indonesia, termasuk pada UMKM Kota Bontang.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
-
Dimana UMKM beroperasi? UMKM meliputi berbagai sektor ekonomi, termasuk kuliner, fashion, otomotif, dan jasa lainnya.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Mengapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Seiring berjalannya waktu, kebijakan PSBB ini dievaluasi dan dilakuan perbaikan. Hingga saat ini kebijakan tersebut telah berganti menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Manusia (PPKM) dengan skala tertentu.
Namun Ikhsan tak ingin menyalahkan pihak manapun. Sebab kebijakan tersebut diambil dalam keadaan genting dan belum pernah terjadi sebelumnya.
"Awal ini semua pihak belajar, tidak ada yang pintar sendiri. Regulasi PSBB ini dievaluasi terus sampai sekarang jadi PPKM)," kata Ikhsan.
Vaksinasi Massal
Setelah satu tahun pandemi berlalu, Ikhsan mengatakan Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mengembalikan keadaan. Salah satunya dengan vaksinasi massal yang dilakukan secara bertahap kepada tenaga kesehatan, TNI dan Polri, berbagai instansi pemerintah hingga orang lanjut usia (lansia).
Keberhasilan penanganan tersebut pun sudah tercermin dari kepadatan yang terjadi di kota-kota besar seperti DKI Jakarta. Kemacetan menjadi indikator masyarakat yang sudah berani keluar rumah dan beraktivitas seperti biasa.
"Keberhasilan pemerintah ini sudah terlihat di perkotaan seperti DKI, sekarang susah mulai macet. Orang sudah mulai belanja dan sebagainya," kata dia.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aturan ini diklaim akan mematikan usaha jasa kurir dan logistik domestik yang berujung PHK buruh.
Baca SelengkapnyaMenteri UMKM Maman Abdurachman menjelaskan perihal teknis mengenai aturan ini.
Baca SelengkapnyaTiktok Indonesia menyayangkan keputusan tersebut, karena akan berdampak pada pengusha UMKM dalam negeri.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta nelayan, petani, dan pelaku UMKM tak bisa mengakses kredit perbankan.
Baca SelengkapnyaPenjualan Rokok Ketengan Bakal DIlarang, Pedagang Asongan Mengeluh
Baca SelengkapnyaSelama ini rokok menjadi komoditas penyumbang omzet terbesar bagi pedagang pasar.
Baca SelengkapnyaMelainkan hanya akan berlaku bagi UMKM yang sebelumnya pernah terdampak pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaPHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.
Baca SelengkapnyaMenurut Gerindra, keputusan Prabowo itu sangat membantu rakyat yang terbebani akibat utang berkepanjangan dengan bank.
Baca SelengkapnyaMengadopsi teknologi digital agar lebih produktif dan berdaya saing tinggi.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), Ali Mahsun Atmo, mengkritik terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 atau PP Kesehatan.
Baca SelengkapnyaMaman menjelaskan bahwa penghapusan utang ini khusus diberikan kepada UMKM di sektor pertanian, perkebunan.
Baca Selengkapnya