Alasan China Ingin APBN Jadi Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut China bersikeras meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Atas permintaan tersebut, Luhut merekomendasikan agar penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

“Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut dikutip Rabu (13/4).

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira menilai bahwa permintaan China menambah utang dengan penjamin APBN bukan tanpa alasan. Hal ini diminta karena APBN dianggap sebagai penjamin yang paling aman.

"Jaminan dari negara dalam bentuk APBN ini karena aman," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (13/4).

Sebaliknya, penjaminan yang dilakukan oleh PT PII sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pemerintah dirasa kurang bisa menjamin pinjaman utang yang besar. Mengingat penjaminan yang dilakukan BLU juga memiliki keterbatasan.

"Kalau BLU ini kan ada kekhawatiran juga tidak mampu menanggung risiko utang atau risiko gagal bayar," kata dia.

Sebenarnya, kata Bhima, APBN sudah sering menjamin proyek-proyek pembangunan. Namun biasanya proyek yang dijamin pemerintah dikerjakan sendiri oleh BUMN karya milik pemerintah.

Selain dikerjakan oleh BUMN, proyek tersebut juga dibuat untuk kepentingan hajat orang banyak, semisal Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga pembangunan jalan tol. Termasuk proyek yang tidak mengalami pembengkakan anggaran.

"Sebelumnya banyak penjaminan yang dilakukan APBN tapi nilainya tidak sebanyak proyek kereta cepat ini. Nilainya juga enggak banyak, misalnya PSN dan jalan tol itu penjaminannya lewat APBN," kata dia.

Berbagai kriteria tersebut pun tidak ada yang berkaitan dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sehingga, memang sudah seharusnya pemerintah menolak permintaan China untuk menjadikan APBN sebagai penjamin pinjaman. "Kriteria-kriteria itu tidak ada pada kereta cepat, jadi seharusnya kereta cepat tidak boleh agunannya dari APBN," kata dia.

Bhima menambahkan, jika APBN dijadikan jaminan, dia khawatir Pemerintah terjebak dalam jerat utang. Mengingat hal serupa banyak terjadi di berbagai negara seperti Sri Lanka.

"Sudah banyak proyek-proyek di luar negeri termasuk di Sri Lanka yang akhirnya didikte dan jadi jebakan utang," pungkasnya.