Alasan Gerakan Wakaf Uang jadi Polemik di Masyarakat

Merdeka.com - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyoroti, komunikasi publik yang dibangun pemerintah dalam upaya gerakan nasional wakaf uang. Dia menilai, langkah pemerintah mendorong gerakan itu, justru terkesan dimanfaatkan oleh pemerintah sendiri.

"Kita lihat bahwa peluncuran dari gerakan nasional ini membuat masyarakat langsung tersentak. Karena di dalam peluncuran ini terkesan pemerintah lagi menghimpun dana untuk infrastruktur," kata dia kata dia dalam diskusi secara virtual, ditulis Kamis (4/2).

Di samping itu, dia juga menyoroti peran serta dukungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam gerakan wakaf uang. Apalagi kementerian yang dipimpin oleh Erick Thohir itu menargetkan sekitar Rp80 miliar dana wakaf uang.

"Kalau kementerian menghimpun uang dikemanakan atau dikasihkan kemana ini menjadi satu polemik bahwa pemerintah yang menghimpun," kata dia.

Sebab itu, dia menyayangkan komunikasi publik yang dibangun oleh pemerintah. Mengingat, sebagian besar pesan diterima oleh masyarakat bahwa dana wakaf itu akan lari ke kantong negara.

Padahal jelas, di dalam Undang-Undang sendiri pendapatan negara terdiri dari tiga. Pertama pajak, kedua penerimaan negara bukan pajak, dan ketiga dari dana hibah. "Apakah ini hibah kalau diliat tidak mungkin juga," imbuh dia.

DPR Ungkap Alasan Minimnya Kepercayaan Publik Terhadap Gerakan Wakaf Uang

Anggota Komisi XI DPR RI, Ecky Awal Mucharam menilai kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam mendorong gerakan wakaf tunai sudah hilang. Turunnya kepercayaan itu seiring dengan banyaknya penyelewengan dana publik dari beberapa lembaga besutan pemerintah.

"Pemerintah ditangkap akan mengumpulkan gerakan ini padahal mengelola keuangan negara saja enggak bisa. Mengelola uang seperti Jiwasraya puluhan triliun itu dana publik Asabri puluhan triliun itu dana publik Jamsostek ratusan triliun dan lembaga-lembaga lain yang mengelola dana publik," kata dia dalam diskusi bertemakan Dana Wakaf Mengalir ke Mana? ditulis Kamis (4/2).

Dia juga menyoroti soal kasus bantuan sosial (bansos) yang dikorupsi yang dilakukan langsung oleh menteri. Sederet kasus tersebut, semakin membuat publik ragu terhadap apa yang dicanangkan oleh Pemerintah Jokowi, termasuk gerakan wakaf uang ini.

"Itu menjadi lampu kuning buat pemerintah harus memberikan kepercayaan publik," jelas dia.

Sebelumnya, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai gerakan wakaf uang yang dicanangkan oleh Pemerintah tidak akan menggerakan roda ekonomi. Terlebih gerakan itu justru sebaliknya akan membuat ekonomi domestik semakin negatif.

"Justru saya melihat uang uang ini akan membuat ekonomi lebih negatif," kata dia dalam diskusi secara virtual, ditulis Kamis (4/2).

Dia memandang, dengan adanya gerakan wakaf uang maka konsumsi masyarakat akan menurun. Kondisi ini berbanding lurus dengan upaya pemerintah yang ingin mendorong tingkat konsumsi masyarakat, sebagai penggerak ekonomi.

"Ini akan terjadi crowding-out dalam arti semua dana kebanyakan pindah ke pemerintah sehingga untuk swasta yaitu berkurang sehingga memicu suku bunga naik dan akan membuat ekonomi bertambah parah," jelas dia.