Alasan harga BBM naik, JK sebut uang negara banyak dihamburkan
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali menyentil kinerja pemerintahan sebelumnya yang melakukan pembiaran banyaknya anggaran negara yang dihamburkan untuk belanja konsumtif yang tidak membawa perbaikan pada ekonomi.
Anggaran negara banyak dihamburkan untuk belanja rutin seperti birokrasi dan subsidi yang nilainya tidak kecil. Padahal, menurut Jusuf Kalla, instrumen maju atau tidaknya negara tergantung pengelolaan anggaran.
"Instrumen APBN selama ini tidak bisa memberikan stimulasi akibat membelanjakan ke sektor konsumtif tidak memberikan stimulus ke bangsa. Anggaran habis untuk birokrasi dan subsidi," ucap Jusuf Kalla di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Selasa (18/11).
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai teknologi alutsista bekas? 'Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun,' kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Bagaimana menurut Jusuf Kalla jika semua perusahaan BUMN yang rugi dihukum? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem,' ujar JK.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Apa yang diungkapkan Jusuf Kalla mengenai pembelian alutsista? Pemerintah Beli Alutsista Bekas Umur 25 Tahun Harganya Rp1 Triliun kata JK dikutip dari Antara, Kamis (11/1) 'Saya kira pemerintah 'kan tidak satu kali ini beli bekas (alutsista bekas), tetapi selalu murah. Murah sekali barang bekas itu sebetulnya, apalagi kalau sudah tua,'
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Bagaimana Kejagung menentukan kerugian negara? Kejagung akan membebankan kerugian negara senilai Rp300 triliun kepada para tersangka korupsi timah. Keputusan ini adalah hasil ekspos penyidik terhadap kasus ini.
JK sapaan akrabnya, tak mau ini berlanjut. Itu menjadi alasan JK menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, langkah ini sebagai bagian dari merelokasi besarnya anggaran subsidi yang konsumtif ke sektor yang lebih produktif. Dengan begini, JK optimis APBN akan memberikan stimulus positif untuk perekonomian.
"Kita sudah lakukan semalam dan ini solusi memperbaiki APBN sebagai instrumen. Memang ada risiko tapi manfaatnya lebih besar," tegasnya.
JK juga menyindir ketidakberanian pemerintah sebelumnya dalam menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan ini memang tidak populer tapi memberi dampak baik bagi perekonomian.
"Memang ada faktor risiko, tapi risiko kita akan mengubahnya dengan standar jelas. Ini harus karena tanpa perbaikan APBN, kebijakan baik sekalipun akan berjalan lamban," tegasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pemerintah akan menghitung secara cermat sebelum memutuskan kebijakan harga BBM.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berjanji akan menghitung dan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara terkait potensi kenaikan harga BBM.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) tidak setuju rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20%
Baca SelengkapnyaKenaikan harga BBM ditopang kebutuhan akan dolar cukup tinggi untuk impor dan sebagainya.
Baca SelengkapnyaProgram pendidikan, hingga kesehatan harus berbagi dengan impor BBM.
Baca SelengkapnyaMengutip Reuters, Brent berjangka untuk pengiriman November pada Jumat ini, berada di posisi USD 95,38 per barel.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya