Alasan Jokowi Tetap Ingin Pindahkan Ibu Kota: Beban Jakarta Terlalu Berat
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku banyak mendapatkan pertanyaan terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan. Katanya, pemindahan IKN dilakukan karena Jakarta sudah terlalu padat penduduk dan 56 persen penduduk RI ada di Pulau Jawa.
"Perlu saya sampaikan 56 persen penduduk Indonesia ada di jawa, dan yang terpadat itu di Jakarta," kata Jokowi dalam acara Indonesia Emas 2045 di The Ballroom Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (15/6).
Jokowi menuturkan, 5 persen penduduk Indonesia atau 149 juta jiwa tinggal di Pulau Jawa. Padahal ada lebih dari 17 ribu pulau di Indonesia. Begitu juga dengan Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi di Tanah Air sebagian besar di sumbang dari Pulau Jawa. Sehingga pulau-pulau lainnya hanya kebagian sisanya.
-
Apa yang Jokowi tunggu untuk pindah ke IKN? 'Juni, Juli, saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini),' tutur Presiden Jokowi.
-
Kapan Jokowi akan pindah ke IKN? Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah siap untuk berkantor di IKN pada Juli mendatang.
-
Dimana pemukiman padat di Jakarta Barat? Pemukiman di daerah Pesing Koneng, Kedoya Utara, Kebun Jeruk ini misalnya.
-
Dimana Jokowi akan bekerja di IKN? 'Kalau kantor presiden, Istana Presiden insyaallah sudah siap pada bulan Juli itu,' kata Basuki di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang menyebabkan kemacetan Jakarta meningkat? Berdasarkan data TomTom Traffic Index pada Februari 2023, terjadi peningkatan signifikan kepadatan lalu lintas di Jakarta. Angkanya mencapai 53 persen.
"Itu perlu pemerataan, GDP ekonomi kita 58 persen itu juga ada di Jawa. Yang 17 ribu pulau yang lain diberi bagian apa," ungkapnya.
Tak hanya itu, Jokowi menyebut Jakarta sudah terlalu padat. Jakarta sudah menjadi kota pendidikan, kota pariwisata, kota bisnis, kota ekonomi sampai kota pemerintahan. Akibatnya kemacetan di jalan sudah tidak bisa terhindarkan lagi.
"Beban jakarta itu sudah sangat terlalu padat sekali. Sebagai kota pendidikan sebagai kota pariwisata, sebagai kota bisnis, kota ekonomi, kota pemerintahan, macet semua kita sekarang ini dimana-mana," tuturnya.
Makanya, sebagai kepala negara, Jokowi menilai beban yang ada di Jakarta harus dikurangi. Pemerataan harus dilakukan bukan dalam jangka pendek, tetapi jangka panjang.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menegaskan, pembangunan IKN sekaligus pemindahan ibu kota bukan proyek yang diteken seorang presiden, melainkan sudah menjadi keputusan rakyat.
Baca SelengkapnyaMasih banyak pihak yang menanyakan alasan pemindahan Ibu Kota ke IKN Nusantara.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaPemindahan PNS ke Ibu Kota Nusantara diperlukan agar pembangunan tak Jawa Sentris, tapi Indonesia Sentris.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memimpin rapat paripurna perdana bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8) kemarin.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan dirinya sering merasa risau setiap mendengar pujian itu sebab Istana Jakarta dibangun oleh kolonial Belanda.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan akan tetap rutin mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, meski sudah purna tugas menjadi Presiden.
Baca SelengkapnyaPresiden RI pertama, Bung Karno sudah memiliki gagasan dan rencana untuk memindahkan ibu kota.
Baca SelengkapnyaPembangunan IKN di Kalimantan Timur ditandai dengan terbitnya UU IKN pada 15 Februari 2022.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) bukanlah proyeknya.
Baca Selengkapnya58 persen perputaran uang dan ekonomi juga ada di Pulau Jawa.
Baca Selengkapnya