Alasan Menteri Sri Mulyani Izinkan Pembebasan Pajak Pembelian Rumah dan Apartemen

Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait keputusan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian rumah baik tapak maupun susun yang nilainya mencapai Rp2 miliar. Sementara rumah yang harganya Rp2-5 miliar, 50 persen PPN ditanggung pemerintah.

Menurutnya, insentif itu sengaja diberikan untuk menstimulus permintaan masyarakat akan rumah baru di tengah pandemi Covid-19. Mengingat sektor properti sebagai salah satu yang terdampak parah pandemi Covid-19.

"Hal yang sama kita putuskan (insentif PPN) penjualan rumah baru yang in stock untuk stimulus demand," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/3).

Menteri Sri Mulyani bilang, dengan meningkatnya kembali permintaan tersebut diharapkan dapat mengurangi stok rumah baru yang saat ini masih tersedia banyak. "Sehingga akan memunculkan lagi kegiatan konstruksi terutama untuk perumahan," tandasnya.

Ketentuan Insentif Pajak

Sebelumnya, Pemerintah Jokowi-Ma'ruf akan memberikan insentif perpajakan untuk sektor properti di Tanah Air. Kebijakan ini menyusul adanya loan to value 100 persen dari Bank Indonesia dan kebijakan penyesuaian perhitungan aset tertimbang menurut risiko atau ATMR atas LTV dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang baru, sektor penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun dengan kriteria tertentu akan diberikan dukungan PPN ditanggung pemerintah.

"Adapun kriterianya adalah rumah tapak atau rumah susun. Tapi yang harga jualnya maksimal Rp5 miliar. Jadi Rp5 miliar ke bawah. Dan dia harus diserahkan secara fisik pada periode pembelian insentif," jelas dia dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/3).

Insentif ini diberikan untuk rumah yang sudah selesai dan siap dihuni. Adapun pemberian insentif ini hanya diberikan maksimal satu unit rumah tapak atau unit hunian rumah susun untuk satu orang, dan tidak bisa dijual kembali dalam waktu satu tahun.

"Ini tujuannya adalah untuk mendukung dari sisi sektor properti di bawah Rp5 miliar. Ini untuk masa pajak 2021 dari Maret sampai Agustus atau selama 6 bulan," jelas dia.

Secara hitung-hitungan, untuk rumah susun yang nilainya mencapai Rp2 miliar, 100 persen PPN-nya akan ditanggung oleh pemerintah. Sementara rumah yang harganya Rp2-5 miliar, 50 persen PPN ditanggung pemerintah. "Ini flat dari Maret sampai Agustus 2021," tandasnya.