Follow
Alasan OJK Terapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan
Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memperoleh sertifikat SNI ISO 37001 sistem manajemen anti penyuapan (SMAP) pada 12 Agustus 2021. Setidaknya ada 3 alasan pentingnya penerapan SMAP di OJK.
Deputi Komisioner ARK OJK, Hidayat Prabowo mengatakan, alasan pertama adalah OJK memiliki risiko inheren yang besar terkait dengan risiko kecurangan.
"OJK memiliki kewenangan yang sangat luas baik pengawasan, pengaturan perizinan, penyidikan, dan perlindungan konsumen, dan exposure yang besar terhadap industri jasa keuangan," kata Hidayat dalam webinar OJK Pencegahan Penyuapan di Industri Jasa Keuangan, Selasa (21/9).
-
Kenapa OJK serius cegah korupsi? 'Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,' kata Sophia.
-
Mengapa DPR ingatkan OJK untuk hati-hati? Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Mengapa OJK mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan keuangan? Masyarakat Indonesia diimbau agar selalu waspada terhadap modus penipuan layanan di sektor jasa keuangan. Pasalnya sudah terjadi penipuan yang merugikan banyak korban.
-
Apa yang OJK lakukan untuk cegah korupsi? Penegakan integritas dan budaya antikorupsi ini juga menjadi role model bagi industri jasa keuangan dalam penerapan tata kelola yang baik melalui dukungan terhadap segala upaya pencegahan korupsi.
-
Apa yang DPR ingatkan OJK? 'Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Siapa yang ngomong OJK mau terapkan strategi anti-fraud? 'Saat ini OJK akan segera menerbitkan Rancangan Peraturan OJK tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan yang diharapkan dapat menjadi pedoman penerapan strategi anti-fraud dan korupsi yang terintegrasi dan dapat digunakan seluruh Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan best practices maupun global practices terkini,' kata Mahendra.
Alasan kedua, OJK berkomitmen menerapkan good governance sesuai best practices. Sebab korupsi merupakan skema fraud yang paling biasa dilakukan secara global dan penyuapan merupakan tindak perkara korupsi yang paling sering terjadi di Indonesia.
"Sehingga OJK perlu menerapkan SMAP berbasis SNI ISO 37001, secara OJK wide untuk seluruh proses bisnis OJK," imbuhnya.
Selanjutnya, alasan ketiga adalah strategi penerapan SMAP di OJK dibangun secara berkelanjutan. Di mana mulai tahun 2015, OJK membentuk satuan kerja khusus penanganan fraud internal OJK, program pengendalian gratifikasi (PPG), whistle blowing system (WBS), dan pembentukan ketentuan internal terkait tata kelola yang baik OJK, strategi anti kecurangan OJK dan SMAP.
Khusus untuk SMAP, kata Hidayat, OJK berusaha untuk menempatkan dirinya dengan standar nasional yang ada terkait dengan sistem manajemen anti penyuapan.
"Inilah salah satu manfaat yang kita pikir dari OJK dan kita yakini kita harus menggunakan ukuran, karena standar nasional SNI dan bahkan ini SNI ISO inilah standar yang tepat yang akan digunakan ke depan oleh OJK," ujarnya.
Perjalanan Raih SNI ISO 37001
Perjalanan untuk mendapat sertifikasi SNI ISO 37001 ini, komitmen OJK sudah didasari dengan KPK, bahwa OJK menjadi leading sector untuk industri jasa keuangan dalam penerapan manajemen anti penyuapan.
Kemudian juga ada komitmen OJK bersama dengan industri melalui asosiasi di perbankan, IKNB, maupun di pasar modal untuk bersama-sama menyukseskan strategi-strategi nasional pencegahan korupsi bersama KPK di akhir tahun 2020 yang lalu.
"Pada saat itulah dalam membuat perencanaan tahunan kedepan, OJK menetapkan penerapan strategi sistem manajemen anti penyuapan OJK berdasarkan SNI ISO 37001 SMAP ini menjadi inisiatif strategis untuk dicapai di tahun 2021," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
OJK memiliki 4 langkah untuk menghindari fraud atau kecurangan di internal lembaga.
Baca Selengkapnya
strategi ini juga bertujuan untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem.
Baca Selengkapnya
Tantangan selanjutnya yaitu rendahnya literasi keuangan digital.
Baca Selengkapnya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Baca Selengkapnya
OJK menegaskan komitmennya dalam meningkatkan budaya antikorupsi demi menjaga integritas dan kredibilitas sebagai otoritas di sektor jasa keuangan.
Baca Selengkapnya
Mahendra Siregar memcermati dampak digital transformasi sektor keuangan di Indonesia apakah sebagai keberkahan atau kutukan.
Baca Selengkapnya
OJK melarang individu atau perseorangan untuk memiliki lebih dari satu BPR. Aturan ini bagian dari tata kelola bisnis BPR.
Baca Selengkapnya
Ini diperlukan agar dapat bermanfaat sekaligus memitigasi dan meminimalisir dampak negatif.
Baca Selengkapnya
OJK senantiasa memperkuat pengaturan dan pengawasan industri asuransi yang semakin menjamin pelindungan konsumen
Baca Selengkapnya
Karena menggunakan panggilan akrab, Frederica merasa aman dan mengirimkan sejumlah uang untuk kepentingan kemanusiaan.
Baca Selengkapnya
Modus investasi ilegal dan pinjol kian variatif. Misbakhun mendorong OJK terus mengeluarkan regulasi yang memadai demi melindungi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Risk & Governance Summit merupakan acara berkelanjutan yang diselenggarakan oleh OJK sejak tahun 2013 untuk menyampaikan pesan penting.
Baca Selengkapnya