Alasan Pemerintah Pilih Skema Pajak Dibanding Cukai dalam Mengendalikan Emisi Karbon

Merdeka.com - Pemerintah Joko Widodo atau Jokowi akan mulai memungut pajak karbon mulai 1 April 2022 mendatang. Ini dilakukan dalam rangka menurunkan emisi karbon dan menambah pendapatan negara.

Sebenarnya, pemerintah memiliki banyak pilihan skema untuk menambah pendapatan negara, yakni melalui cukai dan pajak. Dua skema ini sama-sama memiliki tujuan yang sama.

"Pilihannya sama saja, sama-sama penerimaan negara, tapi kita pilih pajak," kata Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal dalam Diskusi Publik: Wajah Baru Perpajakan Indonesia Pasca UU HPP, Jakarta, Selasa (23/11).

Pajak menjadi pilihan karena kata Yon, negara tidak hanya ingin fokus pada pendapatan negara saja. Melainkan juga ingin menghasilkan pembangunan yang bersih dan menjaga keberlanjutan lingkungan.

Maka, skema yang diambil dengan pajak karbon yang dikombinasikan dengan cap dan perdagangan karbon kredit. Kombinasi keduanya dianggap yang paling ideal dengan tujuan pemerintah. "Kita pilih pajak dengan kombinasi cap dan trade," kata dia.

Skema Pajak Lebih Cocok

Kepala Subdirektorat Potensi Cukai dan Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai, Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Aris Sudarminto menambahkan skema pajak lebih cocok untuk penurunan emisi karbon. Alasannya, bila skema cukai yang dipilih maka yang menjadi objeknya terlalu luas.

"Konsepnya mobil menghasilkan emisi, maka akan dikenai cukai, kalau ini ditetapkan maka objeknya akan terlalu luas karena semua mobil yang menghasilkan emisi akan dikenai cukai," kata Aris menjelaskan.

Di sisi lain, barang kena cukai harus merupakan barang konsumsi yang menimbulkan dampak negatif. Sementara emisi karbon tidak dikonsumsi, melainkan dihasilkan oleh suatu kegiatan dan dilepaskan.

"Barang kena cukai itu harus produk konsumsi yang dibatasi, sementara Co2 ini tidak dikonsumsi," katanya.