Aliando klaim 5.000 sopir taksi online turun ke jalan tuntut PM 108 dicabut
Merdeka.com - Aliansi Nasional Driver Online (Aliando) hari ini menggelar unjuk rasa di depan kantor Kementerian Perhubungan. Mereka menuntut agar PM 108 Tahun 2017 yang diterbitkan pada 1 November lalu dicabut, sebab dinilai merugikan sopir taksi online.
Koordinator Aliando, Aries Renaldi, mengatakan hari ini sekitar 5.000 sopir taksi online dari berbagai daerah telah berada di Jakarta untuk menyuarakan tuntutan tersebut.
"Sudah di atas 5.000 dari Yogyakarta ngirim, Surbaya ngirim, Bandung ngirim. Paling banyak dari Jawa Barat. Dari Tegal bahkan sampai naik bus," kata Aries di depan kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (29/1).
-
Mengapa DPR RI minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ātombol daruratā di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Bagaimana DPR RI berharap perusahaan taksi online buat tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online.'Saya harap ada sistem semacam ātombol daruratā di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Siapa yang minta perusahaan taksi online buat tombol darurat? 'Saya harap ada sistem semacam ātombol daruratā di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,' kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Bagaimana peraturan tentang APK di angkutan umum? Larangan pemasangan alat kampanye pada angkutan umum tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023.
-
Siapa yang berencana untuk memblokir aplikasi Online Travel? Dalam hal keenam PSE Lingkup Privat asing tersebut tidak memberikan respon atas surat peringatan yang dimaksud, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat memberikan sanksi administratif berupa Pemutusan Akses (access blocking) terhadap sistem elektronik tersebut.
-
Kenapa APK Pemilu 2024 dilarang di transportasi umum? Larangan itu guna menjaga kondusifitas penumpang.
Aries mengungkapkan, para sopir taksi online merasa keberatan dengan semua aturan yang tertuang dalam PM 108 2017 tersebut. "Permintaan kami satu saja, cabut PM 108," ujarnya.
Aries mengaku tidak paham alasan pemerintah menerbitkan aturan tersebut. Sebab, taksi online bukan tergolong angkutan publik.
"Kita bukan angkutan publik kita adalah sewa online. Kita intinya itu. Jadi sebenarnya kita kenapa digiring ke dalam opini sebagai transportasi publik? Itu yang kami bingung."
Aries menegaskan, meski pemerintah tetap ngotot akan menerapkan PM 108 pada 1 Februari mendatang, mereka tidak akan tunduk pada aturan tersebut. "Tetap kita akan lawan tetap tidak mau."
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ribuan driver ojek online di Kota Batam melakukan aksi mogok dan menggeruduk kantor perwakilan aplikator, Maxim, Grab, dan Gojek.
Baca SelengkapnyaMaxim Indonesia mengimbau mitra pengemudi untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaOjol berencana menggelar unjuk rasa pada hari ini soal pemotongan tarif yang dianggap membebankan mitra driver.
Baca SelengkapnyaRibuan pengemudi ojol menyampaikan uneg-uneg mereka soal kebijakan yang diberlakukan oleh pihak aplikator.
Baca SelengkapnyaMenurut Menhub Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol.
Baca SelengkapnyaRatusan angkutan umum bus kecil bekas Mikrolet, APB, dan Jaklingko Mikrotrans memadati jalan di depan Balai Kota Jakarta.
Baca SelengkapnyaRatusan pengemudi ojek online memadati kawasan Patung Kuda untuk menajih janji pemerintah.
Baca SelengkapnyaDemi mendapatkan insentif, pengemudi bahkan harus tetap bekerja saat hari raya.
Baca SelengkapnyaPengguna ojek onlineĀ (ojol) untuk menghindari kawasan sekitar Medan Merdeka Jakarta Pusat terkait aksiĀ ojol.
Baca SelengkapnyaGrab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan Mitra Pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen
Baca SelengkapnyaDari hasil sweeping beberapa pengemudi melintas di Medan Merdeka Barat langsung diarahkan untuk ikut bergabung.
Baca SelengkapnyaDemontrasi berpotensi menghambat pengguna layanan aplikasi karena pengemudi ojol menolak bekerja.
Baca Selengkapnya