Follow
Alibi persingkat bongkar muat, nomor importir khusus tak berlaku
Merdeka.com - Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 50/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Pencabutan Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK). Ini artinya menganulir peraturan sebelumnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 141/MPP/KEP/5/2012 tentang NPIK.
Langkah ini diambil sebagai salah satu solusi mengurangi lamanya waktu bongkar muat di pelabuhan yang beberapa waktu lalu membuat Presiden Joko Widodo naik pitam. Presiden meminta menteri dan pejabat terkait menyelesaikan persoalan ini.
Direktur Impor Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Thamrin Latuconsina meyakini, aturan baru ini bakal menyederhanakan perizinan impor.
-
Apa yang Kemendag pastikan keberadaannya? Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga menekankan, pemerintah terus memastikan keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas perdagangan.Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir.
-
Siapa aja yang pernah Kemendag selidiki terkait impor? Sementara negara yang pernah indonesia selidiki dan kenakan BMAD maupun BMP antara lain India, Republik Korea, China, Jepang, Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia, Kazhakstan, Australia, Malaysia, Vietnam, Thailand, Hongkong, Turki, Pakistan, Persatuan Emirat Arab, Singapura, Taiwan, Bangladesh, dan Mesir.
-
Kemendag mengeluarkan apa? Kementerian Perdagangan berupaya untuk terus mendorong kinerja ekspor dengan memberikan kemudahan dan kepastian hukum.
-
Kenapa Kemendag memastikan keberadaan prasarana perdagangan? 'Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti,' terang Wamendag Jerry.
-
Apa saja yang diekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun. Wapres mengaku bersyukur karena sejauh ini sektor pertanian mampu membuktikan diri sebagai penopang ekonomi disaat pandemi serta memenuhi komoditas dalam negeri dan ekspor secara baik.
-
Apa yang Kemendag lepas ekspornya? Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didi Sumedi melepas ekspor kosmetik dari Sidoarjo ke Malaysia senilai 7 juta Ringgit Malaysia (RM) atau lebih dari Rp20 miliar, pada Senin.
"NPIK sama dengan ketentuan impor produk tertentu. Diharapkan dengan pencabutan NPIK tersebut bisa mengatasi persoalan terkait dwelling time dan menghilangkan tumpang tindih peraturan," kata Thamrin di Jakarta, Senin (13/7).
Thamrin melanjutkan, sebenarnya ada beberapa alasan menganulir NPIK. Selain penyederhanaan izin impor dan menghilangkan tumpang tindih peraturan, kata dia, alasan lain agar tercipta instrumen perizinan yang lebih efektif serta membenahi proses birokrasi.
Alibi lain demi menciptakan administrasi lebih baik. Terakhir melancarkan kegiatan impor sehingga target dwelling time maksimal 4 hari bisa tercapai.
Dalam peraturan lama, kata dia, perusahaan yang melakukan impor barang harus memiliki NPIK. Nantinya ketentuan impor produk tertentu sebagai instrumen pencatatan dan pengendalian.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Aturan tentang pelaporan barang sudah dijalankan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca Selengkapnya
Satgas impor ilegal hanya merazia atau melakukan tindakan pengamanan pada gudang-gudang importir.
Baca Selengkapnya
Pemerintah menilai ada substansi yang kurang pas hingga perlu diluruskan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah melarang penjualan barang impor di bawah Rp1,5 juta.
Baca Selengkapnya
Jika ke luar negeri dan membawa barang-barang ini maka tidak dikenakan batasan bawaan seperti barang-barang lainnya.
Baca Selengkapnya
Kelebihan membawa barang dari luar negeri bisa dimusnahkan.
Baca Selengkapnya
Di aturan baru ini, tidak ada batasan jumlah barang dalam setiap pengirimannya.
Baca Selengkapnya
Kemendag Ambil Langkah Ini Atasi Barang Impor Ilegal.
Baca Selengkapnya
Satgas akan segera mengeksekusi data impor ilegal yang sudah dikantongi pemerintah.
Baca Selengkapnya
Didampingi Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya, kegiatan ini merupakan lanjutan kunjungan ke pergudangan PJT di Tanjung Emas Semarang.
Baca Selengkapnya
Permendag 8 2024 memberikan relaksasi terhadap tujuh kelompok barang. Antara lain elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas dll.
Baca Selengkapnya
Agus menyatakan tidak ada industri yang menggunakan produk impor ilegal sebagai bahan bakar di perusahaannya.
Baca Selengkapnya