Follow
Alokasi dana PMN besar, Fraksi Gerindra tolak Rancangan APBN 2016
Merdeka.com - Fraksi Gerindra menolak rancangan APBN 2016. Ini lantaran alokasi anggaran penyertaan modal negara (PMN) dinilai terlalu besar.
"Kami melihat postur APBN ini harus pure prorakyat, tapi dalam beberapa hal, PMN masih memiliki porsi. cukup besar. APBN lalu Rp 62 triliun, tapi baru diserap Rp 28 triliun. Hari ini, APBN juga mencantumkan Rp 39 triliun," ucap Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Wilgo Zainar di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (29/10).
Besarnya alokasi PMN, menurut Wilgo, berseberangan dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin membangun Indonesia dari pinggir. Dengan kata lain, anggaran harus lebih dialokasikan untuk desa.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Apa saran APJII untuk PDNS? APJII merekomendasikan agar pengoperasian Pusat Data Nasional Sementara, dihentikan sementara waktu dan seluruh tenan agar mengosongkan PDNS hingga evaluasi dan peningkatan keamanan selesai dilakukan.
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Apa yang akan dihapus oleh pemerintah? Pemerintah akan menghapus kredit macet segmen Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di bank.
"PMN harus ditiadakan seluruhnya," katanya. "Andaikan satu desa Rp 1 milliar, maka harus disediakan Rp 34 triliun. Maka porsi PMN harus dialokasikan ke situ," jelasnya.
Dia menambahkan, suntikan modal untuk BUMN belum mendesak. Terlebih alokasi PMN saat ini belum terserap maksimal.
"Revaluasi aset akan meningkatkan kekayaannya BUMN. Tanpa suntikan modal dari pemerintah, kekayaan sudah bertambah," katanya. "BUMN punya cara tertentu untuk itu. Jadi pemerintah lebih bijak lah di saat ekonomi melambat dan bukan mendesak." (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca Selengkapnya
DPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Baca Selengkapnya
Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Gerindra sebelumnya tidak diberi tahu PKB terkait pertemuan Cak Imin dengan Ketum NasDem Surya Paloh pada 29 Agustus 2023.
Baca Selengkapnya
Partai Gerindra memutuskan mengakhiri kerjasama politik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Baca Selengkapnya
Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca Selengkapnya
Gerindra konsentrasi untuk membawa gagasan keberlanjutan.
Baca Selengkapnya
Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.
Baca Selengkapnya
Komisi XI DPR RI menyetujui penyertaan modal negara (PMN) kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hanya sebesar Rp5 triliun
Baca Selengkapnya
Penyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca Selengkapnya
Cawapres Muhaimin Iskandar tegas menolak usulan DPR soal Gubernur DKI dipilih oleh presiden.
Baca Selengkapnya
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak jika Anies Baswedan menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.
Baca Selengkapnya