Alokasi Infrastruktur Pelayanan Publik di RUU HKPD Dinilai Memberatkan Pemda

Merdeka.com - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) keberatan dengan salah satu pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Pada pasal 143 ayat 1 disebutkan pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) APKASI, Adnan Purichta aturan tersebut memberatkan para kepala daerah dalam mengalokasikan anggaran daerah. Terlebih 40 persen alokasi anggaran tersebut tidak termasuk untuk gaji PNS.

"Belanja PNS ini tidak masuk hitungan dalam alokasi infrastruktur pelayanan publik. Sehingga gaji untuk PNS wajib keluar dari alokasi tersebut," kata Adnan dalam RDPU Panja KHPD Komisi XI DPR-RI, Jakarta, Kamis (8/7).

Akibatnya nanti, lanjut Adnan, akan terjadi pengurangan alokasi untuk belanja mandatory daerah. Misalnya untuk pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen dan sebagainya. "Sehingga alokasi pelayanan publik lainnya jadi sangat terbatas," kata dia.

Bila aturan ini direalisasikan, Adnan ingin anggaran mandatori seperti yang disebutkan sebelumnya bisa bersifat fleksibel. Lalu nanti pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian dengan kebutuhan per wilayah.

"Sebagaimana arahan Pak Presiden, pembangunan daerah harus fokus dan tuntas, jadi enggak perlu banyak program, yang penting fokus dan tuntas," ungkapnya.

Masih dalam aturan pasal yang sama, pada ayat ketiga, pemerintah daerah diberi waktu selama 3 tahun untuk mengimplementasikan aturan tersebut setelah diundangkan. Memenuhi ketentuan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen.

Adnan menilai, Pemerintah Daerah tidak bisa melakukan hal tersebut. Sebab tidak ada yang bisa memprediksi kondisi yang bakal terjadi selama kurun waktu tersebut. "Daerah ini tidak bisa memprediksi kondisi 3 tahun ke depan, kaya sekarang tiba-tiba ada yang namanya pandemi, terjadi potongan anggaran di mana-mana," kata dia.