Follow
Alokasi tetap anggaran pendidikan terancam hilang
Merdeka.com - Pemerintah menyatakan tidak akan memberlakukan lagi kebijakan mandatory spending atau pengkaplingan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu bentuk mandatory spending ialah kewajiban alokasi 20 persen untuk belanja pendidikan dalam APBN.
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pengkotak-kotakan belanja akan membuat ruang gerak pembangunan melalui belanja negara terbatas. Hal ini membuat akselerasi pertumbuhan ekonomi terhambat.
"Kita harus mencegah mandatory anggaran yang lama-lama jika dibiarkan akan mencapai total 200 persen," ujarnya saat ditemui di Jakarta.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.
-
Apa saja yang dibatasi? Berdasarkan beberapa sumber, batas usia untuk mobil pribadi di Jakarta diperkirakan akan diterapkan hingga 10 tahun.
-
Mengapa penting untuk menetapkan anggaran? Sangat penting untuk membuat anggaran yang cukup fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan fluktuasi harga atau kebutuhan mendesak, tetapi tetap ketat untuk menghindari pemborosan.
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
Saat ini pemerintah tengah fokus dalam membangun infrastruktur untuk menunjang gairah perekonomian. Maka dari itu hal ini perlu untuk dijaga keberlanjutannya.
"Karena akan mengurangi fleksibilitas anggaran untuk pembangunan infrastruktur kita," tuturnya.
Pemerintah, lanjutnya, dalam APBN menganggarkan total belanja modal sekitar Rp 436 triliun yang diharapkan dapat terserap secara baik agar mampu membantu peningkatan perekonomian.
"Kalau rendah maka dampak pada pertumbuhan akan tidak signifikan. Pada 2013-2014 belanja KL terutama belanja modal harus tepat sasaran," ucapnya.
(mdk/rin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jusuf Kalla (JK) tidak setuju rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20%
Baca Selengkapnya
Dari jumlah itu, sebanyak Rp20 triliun diangarkan untuk dana beasiswa LPDP.
Baca Selengkapnya
Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pagu Anggaran Kemendikbudristek TA 2025, sebesar Rp83,19 triliun belum optimal
Baca Selengkapnya
Anggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa
Baca Selengkapnya
DPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Baca Selengkapnya
Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Baca Selengkapnya
Selain itu, dampak negatif lainnya juga akan dirasakan oleh tenaga kerja berupa pengurangan kompensasi sebesar Rp27,03 triliun.
Baca Selengkapnya
Anggaran tersebut masuk dalam kegiatan Penyediaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus yang pada tahun depan akan menyasar 552 anak.
Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Pastikan Suntikan Dana Abadi LPDP Tetap Ada di APBN 2024
Baca Selengkapnya
Selain masalah teknis dan pendanaan dalam persiapan program makan bergizi gratis, pemerintah perlu juga membuat mitigasi untuk mengatasi kebocoran anggaran.
Baca Selengkapnya
Permasalahan anggaran juga akan dihadapi kabinet Prabowo-Gibran pada masa awal pemerintahan di tahun depan.
Baca Selengkapnya
Jika anggaran pendidikan dalam APBN digunakan untuk membiayai program makanan gratis dikhawatirkan akan semakin menghambat peningkatan kualitas pendidikan.
Baca Selengkapnya