Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Alokasi Transfer Daerah ke Papua dan Papua Barat Terbesar di 2021

Alokasi Transfer Daerah ke Papua dan Papua Barat Terbesar di 2021 Menkeu Sri Mulyani. ©2020 Istimewa

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per kapita Papua dan Papua Barat tertinggi dari rata-rata nasional dan daerah pembanding.

"Dari tahun 2011-2021, setiap per kapita di Papua dan Papua Barat ini mendapatkan lebih besar dari daerah lain seperti Aceh dan Kalimantan Timur," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI secara virtual, Jakarta, Selasa (26/1).

Tercermin dari TKDD per kapita Papua sebesar Rp10,2 juta per kapita dan Papua Barat sebesar Rp14,7 juta per kapita. Padahal rata-rata TKDD per kapita secara nasional hanya Rp3 juta.

Orang lain juga bertanya?

Sementara TKDD per kapita daerah pembanding lainnya antara lain, Kalimantan Timur Rp2,9 juta per kapita, Maluku Rp7,1 juta per kapita, Aceh Rp6,4 juta per kapita, dan NTT Rp4,2 juta per kapita.

"Berdasarkan penerimaan per kapita, TKDD per kapita Papua dan Papua barat tertinggi dibandingkan dengan daerah pembanding," kata Sri Mulyani.

Dia menjelaskan, beberapa daerah yang jadi pembanding TKDD per kapita tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan. Aceh dijadikan pembanding karena sama seperti Papua dan Papua Barat yang mendapatkan dana otonomi khusus (otsus).

NTT juga dijadikan sebagai daerah pembanding karena memiliki IPM yang sama dengan Papua dan Papua Barat pada tahun 2002. Kalimantan Timur sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) yang dominan seperti Papua dan Papua Barat. Sedangkan Maluku berdasarkan kesesuaian kesulitan geografis seperti Papua dan Papua Barat.

Dari itu semua, kata Sri Mulyani, Pemerintah Pusat memberikan pemihakan yang lebih besar kepada Papua dan Papua Barat dibandingkan provinsi lain selama 20 tahun terakhir. Sebab, dua provinsi diwilayah timur Indonesia ini telah menerima TKDD, dana otsus, dana infrastruktur dan belanja kementerian/lembaga yang lebih tinggi dari wilayah lain.

"Papua dan Papua Barat dapat pemihakan lebih dibandingkan provinsi lain. Terlihat dari TKDD lebih tinggi, dana otsus dan dana infrastruktur, dana belanja kementerian/lembaga yang juga lebih tinggi," tandasnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Papua Belum Penuhi Minimal Anggaran Pendidikan 20%
Papua Belum Penuhi Minimal Anggaran Pendidikan 20%

Tidak ada pemerintah provinsi di Papua yang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari 10 persen.

Baca Selengkapnya
Ini Daerah di Papua dengan Biaya Distribusi Logistik Pemilu Tertinggi, Butuh Rp10 Miliar Sampai TPS
Ini Daerah di Papua dengan Biaya Distribusi Logistik Pemilu Tertinggi, Butuh Rp10 Miliar Sampai TPS

Tingginya biaya distribusi logistik Pemilu di Papua tidak terlepas dari medan terjal

Baca Selengkapnya
Lebih Tinggi dari Bali, UMP Papua Barat Tahun 2024 Naik jadi Rp3,3 Juta
Lebih Tinggi dari Bali, UMP Papua Barat Tahun 2024 Naik jadi Rp3,3 Juta

UMP di Papua Barat untuk tahun 2024 naik Rp111.000 dari UMP tahun 2023.

Baca Selengkapnya
Warga Jateng & Jabar Terbanyak Terima Ganti Rugi Pembebasan Lahan, Nilainya Triliunan
Warga Jateng & Jabar Terbanyak Terima Ganti Rugi Pembebasan Lahan, Nilainya Triliunan

Dari Januari 2023 hingga 25 Agustus 2023 kedua daerah tersebut merupakan daerah terbanyak yang menerima ganti untung.

Baca Selengkapnya
Tahun 2024, Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah Naik jadi Rp857,6 Triliun
Tahun 2024, Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah Naik jadi Rp857,6 Triliun

Meningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.

Baca Selengkapnya
DPR Setuju Uang Operasional Prajurit TNI di Papua Naik Rp97 Ribu per Hari
DPR Setuju Uang Operasional Prajurit TNI di Papua Naik Rp97 Ribu per Hari

Dalam rapat itu disepakati uang operasional prajurit naik menjadi Rp97.000 per hari.

Baca Selengkapnya
Pendapatan Negara Terkumpul Rp2.247 Triliun, Belanja Tembus Rp2.556 Triliun per Oktober 2024
Pendapatan Negara Terkumpul Rp2.247 Triliun, Belanja Tembus Rp2.556 Triliun per Oktober 2024

Kendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.

Baca Selengkapnya
Daftar Lengkap Besaran UMP 2024 di 33 Provinsi, Paling Tinggi Naik 8,7 Persen
Daftar Lengkap Besaran UMP 2024 di 33 Provinsi, Paling Tinggi Naik 8,7 Persen

Tercatat sudah ada 33 provinsi yang menetapkan kenaikan UMP 2024.

Baca Selengkapnya
Tito Sentil Pemkab Mimika: APBD Rp8 Triliun tapi Tidak Ada Kemajuan
Tito Sentil Pemkab Mimika: APBD Rp8 Triliun tapi Tidak Ada Kemajuan

Daerah-daerah yang memiliki PAD tinggi karena pihak swasta dalam daerah tersebut bergeliat dan hidup.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Cairkan Tambahan Dana Desa Rp2 Triliun, Setiap Desa Dapat Rp132 Juta
Sri Mulyani Cairkan Tambahan Dana Desa Rp2 Triliun, Setiap Desa Dapat Rp132 Juta

Tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp70 triliun untuk dana desa. Dana desa ini dibagi menjadi dua, yakni dana desa non-BLT dan dana desa BLT.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024
Pemerintah Kantongi Pajak Rp393 Triliun di Tiga Bulan Pertama 2024

Per Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Pemkot Depok Kucurkan Dana Rp 62,2 Miliar untuk THR 7.086 PNS
Pemkot Depok Kucurkan Dana Rp 62,2 Miliar untuk THR 7.086 PNS

Besaran THR yakni penghasilan gaji 100 persen dari penghasilan satu bulan yang diterima pada bulan Maret

Baca Selengkapnya