Follow
Alumni 212 akan bawa masalah pembelian saham divestasi Freeport ke BPK dan KPK
Merdeka.com - Dewan Penasihat Persaudaraan Alumni 212, Eggi Sudjana, mengatakan pihaknya akan mengawal proses divestasi saham Freeport Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Eggy mengatakan pihaknya berencana menyambangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta lembaga tersebut melakukan audit investigasi atas Freeport Indonesia.
Meskipun demikian, Eggy tidak menyampaikan waktu persis lawatan tersebut bakal dilakukan. "Satu ke BPK untuk audit investigasi dan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menghitung biaya-biaya potensi yang disebut korupsi," ungkapnya ketika ditemui di DPP Partai Alumni 212, Jakarta, Jumat (20/7).
Eggy pun menilai bahwa pemerintah belum bisa mengklaim telah menggenggam 51 persen saham Freeport. "Ini unbinding. Tidak mengikat, bisa berubah kapan saja. Jokowi sangat jelas mengatakan sangat alot, 3,5 tahun seolah-olah alot sekali. Dan hasilnya begitu," tegas dia.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Siapa yang diperiksa KPK? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin.
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK? Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej rampung menjalani pemeriksaan penyidik KPK, Senin (4/12).
-
Siapa yang menggugat Dewas KPK? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sudah mengantisipasi gugatan pimpinan KPK Nurul Guhfron di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji materi etiknya karena membantu mutasi ASN di Kementan dari pusat ke daerah.
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menambahkan, selain BPK dan KPK, pihaknya juga akan membawa persoalan ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Karena status Kontrak karya itu kan seperti undang-undang karena itu setiap perubahan pada kontrak karya harus ada persetujuan dari DPR. Jadi ada tiga lembaga saya kita," katanya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Laporan ini terkait kasus dugaan korupsi lelang barang rampasan benda sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU).
Baca Selengkapnya
Sejauh ini baru Sandra Dewi selaku istri dari Harvey Moeis diketahui publik diperiksa Kejagung.
Baca Selengkapnya
Calon Gubernur Jakarta, Pramono Anung kembali bertemu dengan Anies hari ini, Rabu (20/11)
Baca Selengkapnya
Kejagung memastikan akan mengusut tuntas kasus tindak pidana korupsi.
Baca Selengkapnya
Kejati DKI Jakarta menetapkan enam tersangka korupsi pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam tahun 2013 sampai 2018 dengan kerugian negara Rp234 miliar.
Baca Selengkapnya
Febrie dilaporkan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso bersama KSST atas dugaan keterlibatan kesepakatan lelang barang rampasan benda sita korupsi
Baca Selengkapnya
Ketua sementara KPK, Nawawi Pomolango mengaku bakal menelaah terlebih dahulu laporan yang dilayangkan oleh Sugeng Teguh.
Baca Selengkapnya
KPK mempersiapkan tim untuk meminta keterangan kepada beberapa pejabat Bea Cukai tersebut. Termasuk mengecek mutasi rekening mereka.
Baca Selengkapnya
Hal ini lantaran adanya dugaan keterlibatan pihak lain selain PT Timah Tbk dan swasta.
Baca Selengkapnya
Laporan terhadap Alex dibuat Forum Mahasiswa Peduli Hukum yang didasari soal Alex yang pernah bertemu dengan Eko saat kejadian pamer harta viral.
Baca Selengkapnya
Nama Sadikin Rusli disebut-sebut dalam sidang perkara korupsi BTS Kominfo.
Baca Selengkapnya
Pelaporan yang dilakukan tersebut adalah salah satu bagian dari 'bersih-bersih BUMN'. Tujuannya agar BUMN semakin bersih dari tindakan korupsi.
Baca Selengkapnya