Alumni ITB tuding konsultan asing Blok Masela tak kredibel
Merdeka.com - Forum Tujuh Tiga Institut Teknologi Bandung (Fortuga-ITB) menuding konsultan asing yang dipakai SKK Migas untuk mengkaji opsi terbaik pengembangan proyek Lapangan Gas Abadi-Masela tak kredibel. Sebab, konsultan itu dinilai hanya akan membenarkan kajian sudah dibuat Inpex selaku operator Blok Masela.
"Seperti janji Sudirman Said (Menteri ESDM) hasil kajian konsultan akan selesai 23 Desember. Jadi bisa dibayangkan semua data dan angka-angka hanya berpindah tempat saja. Karena konsultan ini bekerja baru minggu lalu," tutur Yoga Suprapto, anggota forum alumni ITB angkatan 1973 tersebut, di Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, Selasa (22/12).
Mantan Direktur LNG Bontang itu mengatakan kajian Inpex terkait pengembangan Blok Masela tak benar. Ongkos pembangunan pipa laut dibuat lebih besar ketimbang kilang apung
-
Siapa yang BPH Migas ajak kerjasama? BPH Migas bekerja sama dengan berbagai pihak agar BBM dapat dinikmati masyarakat. Salah satunya adalah Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
-
Siapa yang mendukung BPH Migas dalam tugasnya? Yapit mengungkapkan, dukungan yang diberikan DPR RI kepada BPH Migas dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPH Migas sangat berarti.
-
Apa yang BPH Migas cek di Batam? Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan kunjungan ke Stasiun Gas Panaran PT Transportasi Gas Indonesia (PT TGI), Batam, Kepulauan Riau. Kegiatan ini dalam rangka pengecekan fasilitas pipa transmisi yang ada.
-
Kenapa Petronas tertarik dengan blok migas di Indonesia Timur? Tak hanya Blok Masela, Petronas juga pasang mata terhadap potensi eksplorasi lain di wilayah Indonesia Timur. Presiden Direktur Petronas Indonesia Yuzaini Bin Md Yusof menuturkan, pihaknya masih meyakini dengan potensi besar di wilayah Indonesia Timur.
-
Mengapa BPH Migas dorong pemanfaatan gas bumi? Dalam rangka turut menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim, BPH Migas terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa,' imbuhnya.
-
Siapa yang dipersilakan MK untuk menyampaikan kesimpulan? Selama RPH berlangsung, ia mempersilakan apabila terdapat pihak yang ingin menyampaikan kesimpulan dalam bagian penanganan PHPU Pilpres 2024.
Data Inpex menyebut biaya pembangunan fasilitas darat atau onshore LNG (OLNG) itu mencapai USD 20,662 miliar untuk kapasitas 2x4 juta merik ton per tahun.
"Besaran biaya ini karena ada kesengajaan melakukan mark up biaya biaya yang senagaja dibuat tinggi supaya kelihatan OLNG tidak feasible karena ada penggelembungan biaya," ujar Yoga.
Inpex, lanjutnya, mematok biaya fasilitas Pengolahan di atas sumur gas sebesar USD 4,82 miliar. Padahal, menurut kalkulsi Fortuga, maksimal USD 2,0 miliar.
"Sehingga ada perbedaan US$2,82 miliar," ujarnya.
Kemudian, Inpex mematok ongkos pekerja USD 1,7 miliar. Ada selisih USD 1,4 miliar dari hitungan Fortuga yang hanya sebesar USD 0,3 miliar.
Lalu, biaya logistik dipatok USD 1,3 miliar selisih USD 1 miliar dari USD 0,3 miliar.
"Ini supaya terlihat tak efesien, jadi data ini jika dibandingkan dengan estimasi tim fortuga sebesar USD 15,442 miliar, dan dari data inpex mampu mencapai USD 20,662 miliar."
Selain Yoga, Fortuga diisi tokoh terkenal semacam Alhilal Hamdi (eks Menakertrans); Suwito Anggoro (eks CEO Chevron Indonesia); Fathor Rahman (eks Tenaga Ahli Kepala BP Migas); dan Ali Herman Ibrahim (eks Direktur PLN).
Forum itu mengusulkan pembangunan pipa laut ke darat melalui palung Selaru-Tanimbar. Sementara Kementerian ESDM lebih cenderung memilih pembangunan kilang apung.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tom Lembong menyebutkan, dia siap adu data menanggapi setiap poin yang dilontarkan Luhut dan Bahlil.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia menampik tudingan pemberian izin kelola lahan tambang bagi ormas sebagai bentuk janji politik
Baca SelengkapnyaKendati begitu, dia belum mau membocorkan siapa perusahaan migas yang hendak mengambil alih Andaman III.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso menilai, Vale SA tidak berniat menggelontorkan investasinya di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSofiah Balfas sebelumnya mengajukan praperadilan terkait penetapan tersangka korupsi proyek Tol MBZ oleh Kejagung.
Baca SelengkapnyaKebijakan hilirisasi di Indonesia tetap menarik bagi investor asing.
Baca SelengkapnyaHakim menilai pengaturan pembangunan tower menara pemancar BTS tersebut hanya membuang-buang uang negara.
Baca SelengkapnyaBahlil menilai, ada skenario di balik kritikan sejumlah guru besar dan sivitas akademika kepada Jokowi.
Baca SelengkapnyaBahlil kembali menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang saat ini fokus untuk menggaet para pengusaha dalam negeri.
Baca SelengkapnyaTerjadi kondisi yang menimbulkan persaingan antara daerah.
Baca SelengkapnyaSebelum menarik investor luar negeri, banyak pengusaha dalam negeri yang tertarik untuk bergabung masuk dalam pembangunan proyek IKN.
Baca SelengkapnyaProyek Abadi Blok Masela sempat terhenti akibat Pandemi Covid-19.
Baca Selengkapnya