Alutsista baru buat konsumsi BBM TNI membengkak

Merdeka.com - Kebutuhan akan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kebutuhan operasi pertahanan dan keamanan yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) semakin meningkat. Ini lantaran adanya program pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) untuk kebutuhan operasi baik militer maupun non-militer.

Atas hal itu, Pertamina menyatakan siap memenuhi berapapun jumlah BBM yang diperlukan TNI. Hal itu tertuang dalam nota kesepahaman (Master of Understanding/MoU) yang disepakati oleh Pertamina dengan Kementerian Pertahanan.

"Nota kesepahaman ini diharapkan menjadi payung aturan yang sifatnya saling menguatkan dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama khususnya dalam hal penyediaan BBM dan pelumas antara Kemenhan, Pertamina dengan Mabes TNI," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya penandatangan MoU jual beli BBM dan pelumas di Gedung Kemenhan, Jakarta, Rabu (18/12).

Hanung mengatakan, MoU ini menjadi komitmen bagi Pertamina untuk menyiapkan BBM untuk operasi keamanan TNI. Menurut dia, saat ini Pertamina telah melakukan pendistribusian BBM keekonomian bagi kegiatan rutin maupun kegiatan operasi kepada TNI dan Polri dengan kuantum tidak kurang dari 425 juta liter per tahun dan tingkat pertumbuhan kurang lebih 5 persen setiap tahun.

"Pertamina berkomitmen menyediakan semua kebutuhan TNI di seluruh Indonesia. Kami punya 100 lebih terminal dan 55 DPBU yang mampu memasok seluruh kebutuhan TNI," ungkap Hanung.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengaku TNI merasa keberatan dengan pemberian subsidi BBM dari pemerintah melalui bentuk anggaran. Menurut dia, kuota BBM yang dibutuhkan TNI akan berkurang apabila harga BBM naik.

Hal itu menyebabkan operasional TNI menjadi terhambat. "Oleh karena itu, kita minta subsidi bukan dalam bentuk budget tapi dalam bentuk kuantum," terang dia.

Selanjutnya, Purnomo menyatakan, terjadi kesenjangan yang besar antara masyarakat umum dengan TNI terkait penggunaan subsidi BBM. Menurut dia, subsidi BBM banyak dinikmati oleh masyarakat mampu sementara di sisi lain TNI harus mengalami kekurangan BBM saat menjalankan operasi.

"Ada sebagian subsidi yang tidak jatuh ke masyarakat miskin, di sisi lain TNI kembang kempis untuk menjalankan operasi. Bahkan mereka harus membeli BBM dari kantongnya sendiri," ungkap Purnomo.

Lebih lanjut, Purnomo menyatakan, TNI hanya membutuhkan sekitar 1,2 persen dari total dana APBN yang digunakan untuk subsidi BBM. "Tapi manfaatnya sangat besar bagi negara. Operasi baik di laut, udara, dan darat dapat berjalan dengan maksimal dan bisa mengurangi potensi kerugian negara akibat adanya penyelundupan BBM, ilegal fishing, dan sebagainya," pungkas dia. (mdk/bim)