Ambil harta karun, Menteri Susi siapkan dana sampai Rp 86 miliar
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan dibutuhkan biaya sekitar USD 4,5 juta atau setara Rp 60 miliar sampai USD 6,5 juta atau Rp 86,6 miliar untuk melakukan survei lokasi barang muatan kapal tenggelam (BMKT) dan mengangkatnya. Tahun ini, pemerintah berencana untuk mengangkat BMKT di tiga titik.
Kepala Bidang Pengawasan Produk dan Jasa KKP, Halid Yusuf, mengungkapkan biaya itu mencakup merekrut arkeolog dan menyewa kapal untuk mengangkutnya dari laut ke daratan.
"Tapi pemerintah dapat menjalankan program pengangkatan BMKT itu dengan biaya lebih murah, sesuai dengan anggaran yang memang terbatas," kata Halid di Kantornya, Jakarta, kemarin.
-
Dimana harta karun ditemukan? Pasangan itu menemukan cangkir yang tidak biasa di bawah lantai dapur yang tersembunyi di antara papan lantai lama sebelum direnovasi.
-
Di mana harta karun ditemukan? Pasangan suami istri asal Dorset, Inggris, menemukan harta karun saat merenovasi dapur di rumah mereka.
-
Siapa pemilik harta karun? Milik keluarga konglomerat abad ke-18 Dilansir laman Greek Reporter, Selasa (10/12), para ahli telah memverifikasi keaslian koin-koin tersebut dan melacak asal-usul pemiliknya yang merujuk pada keluarga Fernley-Maisters, keluarga terpandang dan kaya dari Hull, Inggris yang tinggal di sana pada abad ke-18.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Kementerian Kelautan dan Perairan, Nasfri Adisyahmeta Yusar mengatakan pengangkatan akan segera dilakukan di beberapa titik yang dianggap memiliki potensi paling besar.
"Potensi. Titik BMKT itu ada sekitar 640 titik. Tetapi yang sudah dinyatakan berpotensi, hanya sekitar 322. Di tahun 2017 ini, kami ada rencana untuk angkat sendiri BMKT di tiga lokasi itu, yakni di Pulau Kelarik, Pulau Belitung, dan Pulau Selayar," kata Nasfri.
Nasfri mengatakan KKP merupakan ketua panitia nasional yang mengurus pengangkatan BMKT. Saat ini, proses pengangkatan masih menunggu izin lokasi dan izin pengangkatan.
"Kita masih tunggu izinnya itu, yang saat ini masih dibahas di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP," kata Nasfri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 turun.
Baca SelengkapnyaPung menyebut kerugian akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp3,2 triliun.
Baca SelengkapnyaDia berjanji akan memberikan insentif bagi investor yang berminat tanam modal di sektor perikanan dan kelautan.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, KKP juga memperketat pengawasan di jalur udara
Baca SelengkapnyaPembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Sudah Habiskan Uang Negara Rp38 Triliun
Baca SelengkapnyaMenurut presiden, angka tersebut sangat besar dan harus dimanfaatkan di pemerintahan berikutnya
Baca SelengkapnyaDari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca SelengkapnyaUntuk Badan Bank Tanah dimohonkan Rp1 triliun ini akan digunakan untuk pemenuhan modal bank tanah sesuai dengan amanat pasal 43 ayat 1 PP 64 tahun 2021.
Baca SelengkapnyaSementara KEK baru di Morowali, Sulawesi Tengah akan ada pengembangan nikel yang juga melibatkan PT Vale Indonesia Tbk.
Baca SelengkapnyaOceanX akan memulai serangkaian ekspedisi penelitian di Indonesia dengan kapal OceanX plorer
Baca SelengkapnyaDi dalam negeri sendiri proyek reklamasi cukup banyak seperti di Surabaya, Jakarta, Batam, hingga Kalimantan.
Baca Selengkapnya