Ambisi Poros Maritim Jokowi masih jauh dari harapan

Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai belum meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Padahal, masalah tersebut masuk ke dalam salah satu program yaitu poros kemaritiman.

Pengamat Kemaritiman Riza Damanik menyebutkan lima masalah yang menjadi indikasi buruk pada poros maritim. Pertama, belum adanya kejelasan prioritas regulasi dengan masih banyak aturan yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan tidak memberikan solusi khususnya bagi nelayan.

Kedua, belum adanya keberpihakan dari pemerintah untuk membangun infrastruktur. Dari 60.000 tempat pengolahan ikan hanya 1.300 unit yang bersertifikasi.

"Ini yang menunjukan poros maritim Indonesia belumlah terlaksana dengan baik, lalu ada lagi tidak adanya perbaikan pelabuhan perikanan" ujar Rizal, senin (19/10).

Lalu ketiga, kata dia, belum adanya lapangan pekerjaan dari sektor perikanan. Menurut Riza, ada beberapa faktor yang membuat nelayan tidak lagi bekerja, padahal sektor ini tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Tidak boleh menangkap kepiting bertelur misalnya tapi kementerian tidak memberi solusi untuk budi daya" jelas dia.

Masalah keempat, kinerja ekonomi perikanan. Terakhir, tidak adanya perbaikan kelayakan hidup nelayan.

"Hal ini ditandai dengan nilai tukar pembudi daya dibawah 100. Seharusnya sudah diatas 100 karena harga operasional untuk melaut saja bisa diatas Rp 100.000. Kinerja pengolahan ikan di tahun ini sama saja dengan tahun kemarin," pungkas dia. (mdk/bim)