Anak buah Jokowi sebut eksekusi mati tak pengaruhi hubungan ekonomi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo terus menyatakan perang terhadap gembong dan pengedar narkoba di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, mantan Wali Kota Solo ini tidak menggubris permohonan grasi yang kerap diajukan para terpidana mati kasus penyelundupan dan pengedar narkotika.

Total sudah 14 terpidana mati dari berbagai negara dieksekusi meregang nyawa di ujung senjata regu tembak. Tak dipungkiri, kebijakan Jokowi yang tidak memberi ampun terhadap para gembong narkoba patut diacungi jempol, namun tidak sedikit pihak yang menilai jika cara itu berpotensi mengganggu hubungan bilateral termasuk di dalamnya kerja sama ekonomi Indonesia dan negara lain.

Berbagai aksi protes berdatangan dari negara asal terpidana mati yang tak terima warga negaranya meregang nyawa dengan cara seperti itu. Protes keras salah satunya datang dari Perdana Menteri Australia Tony Abbot. Dia secara terang-terangan mengatakan bahwa sikap Jokowi bisa berbuntut memburuknya hubungan Indonesia-Australia. Bahkan di Australia sudah menguat desakan menghentikan dana bantuan untuk Indonesia.

Tak hanya itu, tak sedikit wisatawan mancanegara yang mempunyai kewarganegaraan sama dengan terpidana mati enggan mengunjungi Indonesia, hal itu tentu saja mengganggu penerimaan negara dari sektor pariwisata. Meski demikian, Pemerintah seakan tak ambil pusing dengan efek domino yang bakal diterima sebagai dampak eksekusi mati tersebut.

Merdeka.com mencatat pejabat-pejabat negara yang tetap menganggap eksekusi mati tak akan pengaruhi hubungan ekonomi Indonesia dan negara lain. Berikut paparannya.

Wapres Jusuf Kalla

Perdana Menteri Australia Tony Abbot merupakan pejabat yang paling keras memprotes kebijakan eksekusi mati ala Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, dua warga negara Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran masuk dalam daftar terpidana mati. Keduanya dikenal dengan sebutan "Duo Bali Nine".

Berbagai cara digulirkan Abbot untuk meluluhkan hati Jokowi, mulai cara halus dengan mengingatkan Pemerintah Indonesia atas bantuan tsunami Aceh yang sempat dikirim Australia hingga sikap frontal yang mengancam bakal menutup keran eksportasi ke Indonesia. 

Melihat hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla tak ambil pusing. Kerugian peregangan hubungan kedua belah pihak, menurut JK, justru akan lebih banyak dirasakan pihak Australia.

JK mencontohkan, pada hubungan perdagangan, angka ekspor Australia ke Indonesia lebih besar dibanding Indonesia menuju Australia. "Perdagangan kita dengan Australia, kita lebih banyak mengimpor dari Australia. Jadi kalau menghentikan perdagangan dia rugi," ujarnya di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (29/4).

JK meragukan jika aksi 'ngambek' Australia ini akan bertahan lama. JK memprediksi Australia akan kembali mengajak baikan Indonesia dalam satu bulan hingga dua bulan ke depan.

"Kita juga pernah menarik duta besar kita ke sana jadi jangan lupa. Itu biasanya sementara sebulan dua bulan, kembali lagi. Itu hanya menandakan tanda protes, kita juga sering begitu," jelas dia.

Menko Sofyan Djalil

Pasca eksekusi mati gembong narkoba Bali Nine, di Australia menguat dukungan menghentikan dana hibah untuk Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menanggapi santai isu tersebut.

Dia yakin itu hanya sekadar wacana. Sebab, kata dia, hubungan bilateral dan ekonomi antara Indonesia dan Australia tidak ada kaitannya dengan eksekusi hukuman mati.

"Karena kami berdua menghormati penegakan hukum kedua negara. Kerja sama kami itu sangat besar kalau dibandingkan dengan hukuman mati. Itu kan hanya masalah kecil. Dinamika kan harus seperti itu," ujar dia yang ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (30/4).

Mantan Menteri BUMN era SBY ini menjelaskan, banyak negara memerangi narkoba. Itu dijadikan dasar melaksanakan hukuman mati untuk gembong dan jaringan narkoba internasional. Dia menilai wajar protes dilakukan negara asal terpidana mati. Namun, dia tetap yakin protes tidak akan mengganggu hubungan kedua negara.

"Kita pun protes kalau ada warga Indonesia yang dihukum mati. Itu dinamika hubungan internasional. Itu hanya sementara, tidak akan ganggu ekonomi kita. Percaya lah. Karena kalau gara-gara hukuman mati mengganggu ekonomi, hubungan antar negara itu jadi kacau balau. Karena setiap negara itu punya kebijakan untuk menerapkan hukum yang dianggap tepat," kata dia

Wamenlu A.M Fachri

Selain Australia, Perancis juga melayangkan protes keras terhadap Indonesia sesaat sebelum timah panas diarahkan kepada terpidana mati Serge Areski Atlaoui. Akhir pekan lalu, tensi makin meningkat setelah muncul aksi corat-coret tembok wisma RI di Nomea, Kaledonia Baru, sebuah pulau di Samudera Pasifik yang merupakan Koloni dari Prancis.

Wakil Menteri Luar Negeri A.M Fachir menilai tekanan yang dilancarkan Prancis masih dalam batas wajar. Dia tidak melihat ada kemungkinan hubungan bilateral kedua negara putus.

"Hubungan Indonesia kan bukan hanya satu dengan Prancis, aspeknya kan banyak. Tentunya kita ingin mempromosikan hubungan baik kita dengan perancis di segala aspek," ujarnya di Jakarta, Senin (27/4).

Fachir menolak berspekulasi mengenai kemungkinan Prancis berkoordinasi dengan Australia dan Brasil - yang warganya juga akan dieksekusi pekan ini - untuk melancarkan tekanan pada pemerintah Indonesia di forum internasional.

Kepala BKPM Franky Sibarani

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal(BKPM) Franky Sibarani yakin, keputusan mengeksekusi mati warga negara asing tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Apalagi investasi dari Brasil dan Prancis tidak terlalu besar.

"Tidak ada investasi berhenti" kata Franky di Jakarta, Senin (27/4).

Tidak hanya memanasnya hubungan diplomatik Indonesia dan tiga negara tersebut, suhu politik nasional juga diyakini tidak mengurungkan minat investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. Investor asing melihat potensi investasi Indonesia cerah di masa depan.

"Pengaruh terbesar bagi investor itu pada saat Pilpres. Pada saat itu betul-betul boleh dikatakan selama Juni mereka wait and see posisinya. Jadi di situ pengaruh kepada bulan Juli triwulan III-2014," terangnya.

Franky menjelaskan, kebanyakan investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia mempertanyakan soal kebijakan dan keamanan tenaga kerjanya. Terutama soal upah dan tenaga kerja luar negeri.

"Jadi isunya mereka lebih kepada pengurangan subsidi, pemerintah melakukan dukungan lebih besar untuk infrastruktur powerplan dan lainnya, tapi di ujungnya mereka menanyakan tentang ketenagakerjaan khususnya dari upah, keamanan," ucapnya. (mdk/noe)