Anak buah Menteri Susi investigasi dampak tumpahan minyak di Teluk Balikpapan
Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) masih melakukan penelusuran terkait dampak dan kerugian yang dialami nelayan dan ekosistem laut akibat tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.
Sekretaris Jenderal KKP, Rifky Effendi mengatakan, sejauh ini tim dari KKP masih melakukan investigasi terkait masalah tersebut. Dia memastikan, peristiwa seperti ini pasti akan berdampak ke ekosistem laut dan kehidupan nelayan di sekitar.
"Ya kita masih investigasi. Kita hitung yang berdampak langsung pada kegiatan nelayan, yang berdampak pada ekologi seperti apa. Yang ke nelayan sedang kita hitung, berapa yang tidak bisa berlayar, berapa korban, tapi ini sedang kita inventarisir terus. Saya belum pegang datanya," ujar dia di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (5/4).
-
Apa yang sedang diselidiki KPK? Didalami pula, dugaan adanya penggunaan kendali perusahaan tertentu oleh saksi untuk mengikuti proyek pengadaan di Kementan RI melalui akses dari Tersangka SYL,' ungkap Ali.
-
Apa yang ingin KKP dorong di sektor perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong penerapan zero waste pada perikanan. Semua bagian pada ikan dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, seperti aneka ragam makanan hingga produk farmasi.
-
Bagaimana KKP menjaga sumber daya perikanan untuk generasi mendatang? 'Kata kunci generasi emas adalah era Indonesia memiliki SDM yang berdaya saing,' tuturnya.Senada, Direktur Pemasaran Ditjen PDSPKP, Erwin Dwiyana beberapa waktu lalu mengatakan generasi emas adalah generasi yang cerdas, sehat, kuat, dan memiliki karakter yang baik.
-
Siapa yang ikut membantu KKP dalam mendorong ekonomi nelayan? Bersama Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), KKP menggelar workshop PUG pada 30 Juli 2023 di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
-
Apa saja yang didorong KKP untuk nelayan dan keluarganya? KKP terus mendorong produktivitas nelayan di Indonesia, termasuk keluarganya. Istri nelayan diajak cermat membaca peluang usaha, di antaranya mengolah ikan menjadi produk turunan yang memiliki nilai jual.
Saat ini, KKP berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pihak asuransi nelayan, dan Pertamina untuk memastikan jika tumpah ini tidak berdampak lebih luas dan bisa segera diatasi.
"Kan musti koordinasi dengan KLHK, dengan siapa pointers-nya, tanggungjawab-nya seperti apa, ada tidak asuransi yang terlibat supaya bisa kita percepat. Tapi yang kita harus lakukan pertama bersihkan dulu, supaya orang bisa bergerak. Kalau tidak, bagaimana orang mau bergerak kalau perairannya ada tumpahan minyak," kata dia.
Disinggung mengenai bantuan, anak buah Menteri Susi ini mengakui hingga saat ini belum ada yang diberikan. Namun dia berharap pihak asuransi yang menutupi kerugian yang dialami nelayan akibat peristiwa ini.
"Sementara belum ada, tapi pasti kita pikirkan, karena kita pasti ada asuransi nelayan, itu beberapa korban dan sudah tardaftar, pasti kita bantu," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung bekerja sama dengan ahli lingkungan untuk menghitung kerugian perekonomian negara dalam korupsi tata niaga komoditas timah.
Baca SelengkapnyaDia disebut tidak mengetahui potensi kekayaan alam di wilayah yang dipimpinnya itu.
Baca SelengkapnyaPung menyebut kerugian akibat pencurian ikan atau illegal fishing mencapai Rp3,2 triliun.
Baca SelengkapnyaKPK akan meminta penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Amerta Dayang Gunung terkait proyek tersebut.
Baca SelengkapnyaFebrie mengatakan dari pemeriksaan itu, penyidik ingin mengetahui sejauh mana tata niaga timah ini yang dikelola.
Baca SelengkapnyaKejagung memastikan akan mengusut tuntas kasus tindak pidana korupsi.
Baca SelengkapnyaAngka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.
Baca SelengkapnyaAdapun pemeriksaan terhadap saksi telah dilakukan terhadap 130 orang untuk proses penyidikan yang telah berjalan sejak Oktober 2023 lalu.
Baca SelengkapnyaKejagung menilai kasus ini terbilang mirip dengan perkara Duta Palma,
Baca SelengkapnyaHelena Lim dan Harvey Moeis jadi dua pengusaha yang baru saja ditetapkan tersangka
Baca SelengkapnyaKejagung terus mengusut kasus korupsi tata niaga timah wilayah IUP PT Timah Tbk di tahun 2015-2022.
Baca SelengkapnyaDirektur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi menyampaikan, penyidik mendapati adanya dugaan pembiaran tambang ilegal
Baca Selengkapnya