Anak usaha BUMN pemilik kereta cepat belum punya pimpinan
Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, konsorsium penggarap kereta cepat Jakarta-Bandung, belum memiliki pimpinan. Kementerian sejauh ini belum menerima usulan dari anggota konsorsium.
"Kalau anak perusahaan kita belum punya anggaran dasar, kan kalau PT Pilar itu masuk kategori anak perusahaan. Tergantung anggaran dasar, saya sendiri belum baca," kata Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN, Hambra Samal, kepada wartawan di Kantornya, Jakarta, Jumat (5/2).
Hambra menambahkan, sebelum adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), perusahaan konsorsium itu seharusnya bisa menetapkan secara indenpenden sesuai usulan dari empat BUMN yang tergabung.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Kapan Kementerian BUMN resmi dibentuk? Pada 2001, organisasi tersebut berubah menjadi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Mengapa BKPM belum menerima pertanyaan dari investor? Dia juga menyampaikan sejak pengunduran diri Kepala dan Wakil OIKN hingga hari ini, BKPM juga belum menerima pertanyaan dari investor.
"Di dalam anggaran dasar PT Pilar Sinergi pasti yang berhak mengangkat RUPS-nya, RUPSnya PT Pilar terdiri dari 4 BUMN yang konsorsium, nah yang empat ini yang akan mengusulkan jadi komisaris di sana," tuturnya.
Seperti diketahui, PT PSBI dibentuk atas kerja sama PT Wijaya Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), dan PT Perkebunan Nusantara VIII. Aset perusahaan ini yang nantinya akan menjadi penjamin untuk China seandainya proyek kereta cepat gagal.
Staf Ahli Kementerian BUMN Sahala Lumban Gaol menjelaskan aset yang diberikan PT PSBI bisa berupa uang atau tanah. Sebagai contoh, PTPN memberikan jaminan lahan perkebunan teh yang dipakai untuk jalur kereta cepat.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pihaknya sudah mendapatkan tiga kajian untuk mengakuisisi KCI.
Baca SelengkapnyaRosan ingin menyelesaikan program restrukturisasi BUMN Karya hingga proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Baca SelengkapnyaProyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dicoret dari PSN. Salah satunya karena belum memperoleh pembiayaan yang jelas.
Baca SelengkapnyaLuhut menegaskan hanya orang yang berhak yang bisa mendapatkan subsidi KRL Jabodetabek.
Baca SelengkapnyaBTN akan melakukan strategi pemisahan atau spin off unit usaha syariah (UUS) BTN. Rencananya, strategi ini bakal diikuti oleh penggabungan BTN dengan BSI.
Baca SelengkapnyaMenteri BUMN Erick Thohir menekankan, tahap awal operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung hanya melayani tiga stasiun saja.
Baca SelengkapnyaArya menyampaikan, keenam BUMN tersebut masih ada yang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan.
Baca SelengkapnyaAdapun untuk merealisasikan rencana pembangunan KA di IKN, salah satu opsinya dengan membangun Autonomous Rail Transit (ART).
Baca Selengkapnya7 BUMN Karya Bakal Dilebur jadi 3 Kluster Perusahaan, Ini Sederet Hal Harus Diperhatikan
Baca SelengkapnyaDwiyana melanjutkan, hingga saat ini juga belum ada tahap studi kelayakan.
Baca SelengkapnyaRieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T
Baca SelengkapnyaProyek Tol Getaci sendiri ditawarkan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) solicited.
Baca Selengkapnya