Anggaran 2 Kementerian Ini Tak Pernah Dipangkas Selama Pandemi
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut selama pandemi Covid-19, pemerintah tidak pernah memangkas anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Kesehatan.
"Jadi 2020 pada saat pandemi di mana semua kementerian lembaga anggarannya dipotong, yang tidak dipotong hanya 2. Pak Jhony Plate (Menteri Kominfo) dan Menteri Kesehatan. Bahkan bukan tidak dipotong, (tapi) ditambah," kata Sri Mulyani dalam Leaders Talk, Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022, di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali Senin (11/7).
Bendahara negara ini mengatakan selama 3 tahun berturut-turut, anggaran untuk Kementerian Kominfo selalu mengalami kenaikan. Tahun 2020, anggarannya sebesar Rp 20 triliun, 2021 naik menjadi Rp 26 triliun dan tahun ini naik menjadi Rp 27 triliun.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Apa tugas Kementerian Kesehatan? Tugasnya membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
"Itu duit beneran loh Pak, bukan uang monopoli," ungkap Sri Mulyani.
Tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk mendorong transformasi digital. Menurutnya, pandemi telah mengubah tatanan kehidupan saat ini. Digitalisasi menjadi penting dalam menjawab tantangan akibat terjadinya pandemi. Maka, diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah.
"Tidak mungkin akan terjadi digitalisasi tanpa kita bangun infrastrukturnya," kata dia.
Sehingga anggaran yang tak pernah dipotong tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur digital. Utamanya bagi wilayah Indonesia Timur dan wilayah-wilayah lain yang masih tertinggal.
"Kita ada 84 ribu desa/kelurahan. Kita ada 250 (ribu) lebih sekolahan, 10 ribu puskesmas dan belum semuanya terkoneksi," ungkapnya.
Selama pandemi, pemerintah telah memanfaatkan digitalisasi untuk menyalurkan bantuan sosial seperti program Kartu Prakerja. Ini menjadi satu-satunya program yang direalisasikan secara digital.
"Kita sudah lakukan Prakerja untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat kita harus menuju ke sana," kata dia.
Dia berharap digitalisasi juga bisa dilakukan di sektor kesehatan. Misalnya menyalurkan anggaran operasional puskesmas. "Menkes sekarang mencoba melakukan digitalisasi. Transfer dari anggaran pemerintah ke biaya operasi puskesmas diharapkan bisa by puskesmas, by address by account number," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani menegaskan tidak ada perbedaan jumlah anggaran yang keluar untuk belanja perlinsos periode 2019-2024
Baca SelengkapnyaSri Mulyani juga menampilkan bagan realisasi perlinsos Kemensos periode Januari-Februari selama 2019-2024.
Baca Selengkapnya"Tidak ada perubahan khusus pada 2024 dalam anggaran Bansos maupun perlinsos kecuali perubahan yang telah disampaikan," kata Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menegaskan perubahan ini tidak mengurangi tingkat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya.
Baca SelengkapnyaBerikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaPrabowo akan fokus pada pengelolaan penerimaan negara, termasuk pajak, bea cukai, serta optimalisasi belanja negara.
Baca SelengkapnyaSri selalu menjadi pendengar yang baik jika kementerian dan lembaga (K/L) meminta anggaran.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga
Baca SelengkapnyaKetentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, sebagian anggaran Kementerian dan Lembaga diutamakan untuk penanganan pandemi covid-19
Baca SelengkapnyaSri Mulyani memastikan penetapan APBN 2024 tidak dipengaruhi Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya