Anggaran 2017 disunat, kinerja K/L diminta anggota DPR tak turun

Merdeka.com - Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan beberapa lembaga mengalami pemotongan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RAPBN-P) 2017. Hal ini disampaikan dalam Rapat Rancangan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat.

Anggota Komisi XI Fraksi Golkar, Misbakun, berharap pemotongan anggaran yang dilakukan ini tidak malah berdampak negatif kepada kinerja K/L. "Kita harap pemotongan ini tidak mengurangi kinerja. Kalau kinerja berkurang yang bermasalah adalah pelayanan masyarakat," tegasnya di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/7).

Dia juga meminta secara khusus kepada Direktorat Jenderal Pajak agar pemotongan anggaran yang dilakukan jangan sampai berimbas pada penurunan penerimaan pajak. "Kemenkeu, karena secara proporsional yang banyak terima pemotongan anggaran adalah Direktorat Jenderal Pajak, jangan sampai penerimaan pajak jadi menurun. Itu harapan kita semua," tandasnya.

Pimpinan sidang, Muhammad Prakosa, mengungkapkan anggaran Kementerian Keuangan yang semula berjumlah Rp 40,774 triliun mengalami perubahan sebesar Rp 232,7 miliar sehingga menjadi Rp 40,541 triliun.

Lebih jauh, politisi Demokrat ini mengatakan Kementerian PPN/Bappenas mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar. Sehingga anggaran yang semula diajukan sebesar Rp 1,360 triliun menjadi Rp 1,358 triliun.

"Anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, semula Rp 1.439,9 miliar mengalami perubahan berupa efisiensi sebesar Rp 10 miliar sehingga menjadi Rp 1.429,9 miliar," katanya.

Anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) semula Rp 4,301 triliun mengalami perubahan sebesar Rp 163,5 miliar sehingga menjadi Rp 4,138 triliun. Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) semula Rp 213 miliar mengalami perubahan berupa efisiensi Rp 23,6 miliar sehingga menjadi Rp 190,2 miliar.

Satu-satunya lembaga yang mendapatkan tambahan anggaran adalah Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Keuangan (BPK), di mana anggaran semula Rp 2,744 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 24,2 miliar karena realokasi badan anggaran kun sehingga menjadi Rp 2,768 triliun.