Follow
Anggaran 2017 disunat, kinerja K/L diminta anggota DPR tak turun
Merdeka.com - Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan beberapa lembaga mengalami pemotongan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (RAPBN-P) 2017. Hal ini disampaikan dalam Rapat Rancangan Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang dilaksanakan di ruang rapat Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Anggota Komisi XI Fraksi Golkar, Misbakun, berharap pemotongan anggaran yang dilakukan ini tidak malah berdampak negatif kepada kinerja K/L. "Kita harap pemotongan ini tidak mengurangi kinerja. Kalau kinerja berkurang yang bermasalah adalah pelayanan masyarakat," tegasnya di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/7).
Dia juga meminta secara khusus kepada Direktorat Jenderal Pajak agar pemotongan anggaran yang dilakukan jangan sampai berimbas pada penurunan penerimaan pajak. "Kemenkeu, karena secara proporsional yang banyak terima pemotongan anggaran adalah Direktorat Jenderal Pajak, jangan sampai penerimaan pajak jadi menurun. Itu harapan kita semua," tandasnya.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
Pimpinan sidang, Muhammad Prakosa, mengungkapkan anggaran Kementerian Keuangan yang semula berjumlah Rp 40,774 triliun mengalami perubahan sebesar Rp 232,7 miliar sehingga menjadi Rp 40,541 triliun.
Lebih jauh, politisi Demokrat ini mengatakan Kementerian PPN/Bappenas mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar. Sehingga anggaran yang semula diajukan sebesar Rp 1,360 triliun menjadi Rp 1,358 triliun.
"Anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, semula Rp 1.439,9 miliar mengalami perubahan berupa efisiensi sebesar Rp 10 miliar sehingga menjadi Rp 1.429,9 miliar," katanya.
Anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) semula Rp 4,301 triliun mengalami perubahan sebesar Rp 163,5 miliar sehingga menjadi Rp 4,138 triliun. Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) semula Rp 213 miliar mengalami perubahan berupa efisiensi Rp 23,6 miliar sehingga menjadi Rp 190,2 miliar.
Satu-satunya lembaga yang mendapatkan tambahan anggaran adalah Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Keuangan (BPK), di mana anggaran semula Rp 2,744 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp 24,2 miliar karena realokasi badan anggaran kun sehingga menjadi Rp 2,768 triliun.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Erick Thohir merasa persetujuan anggaran tahun depan sebagai bagian dari cobaan.
Baca Selengkapnya
Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca Selengkapnya
Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca Selengkapnya
Tambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca Selengkapnya
APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca Selengkapnya
Bambang mengaku anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca Selengkapnya
Ketua KPU, Hasyim Asy’ari pengguna anggaran tidak hanya dilakukan KPU Pusat, melainkan Provinsi sampai Daerah/Kabupaten.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya
Restrukturisasi anggaran itu menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini yang perlu diselesaikan dalam waktu singkat.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya