Anggaran 2022 Diharapkan Fokus Dorong Program Padat Karya dan Vaksinasi
Merdeka.com - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal meminta, kepada pemerintah agar memfokuskan prioritas anggaran terhadap pemberdayaan ekonomi yang ditingkatkan melalui program padat karya. Di sisi lain, tak kalah pentingnya dia juga mendorong pemerintah fokus penganggaran pada sektor kesehatan, yakni vaksinasi.
"Banggar berikhtiar memperkuat penganggaran program vaksin yang ditargetkan selesai maksimal tahun 2022," kata dia di Jakarta, seperti ditulis Minggu (20/6).
Selain itu, Cucun mengingatkan pemerintah untuk sejenak menahan diri dalam melakukan program infrastruktur yang tidak ber-impact terhadap aktivitas padat karya. Sebab Banggar DPR ingin pemerintah untuk lebih fokus dalam pemulihan ekonomi nasional dengan jalan moderat keseimbangan antara penguatan sektor kesehatan dan sektor ekonomi.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Bagaimana cara meningkatkan ketahanan kesehatan melalui vaksin? Menkes Budi juga menambahkan, untuk mendukung ketahanan kesehatan, diperlukan penelitian yang berkelanjutan dan mengikuti perkembangan teknologi. Pemerintah melalui berbagai program terus mendorong pengembangan vaksin berbasis teknologi terkini.
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Apa yang menjadi fokus Kementan saat ini? Mentan Amran saat ini tengah gencar menyalurkan pompanisasi ke wilayah sentra produksi khususnya di area Jawa.
-
Apa saja yang menjadi fokus Pemkot Bandung untuk meningkatkan kesehatan? Pemerintah Kota Bandung sudah menuangkannya dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 antara lain: menurunkan angka kematian Ibu, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan prevalensi stunting, menurukan angka kejadian penyakit, serta meningkatkan indeks kepuasan masyarakat.
-
Apa yang diminta Kemnaker kepada pemerintah? Anggota Komisi IV DPR, Alimin Abdullah meminta pemerintah menaikan anggaran sektor pertanian.
Lebih lanjut, politisi Fraksi PKB tersebut ke depannya menyampaikan Banggar segera mengkaji penguatan APBN dari sektor perpajakan. Mengingat, dominasi sumber APBN berasal dari sektor penerimaan pajak. Maka, tutur Cucun, dalam revisi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) nantinya betul-betul mengantisipasi adanya kebocoran.
"Kemudian kita akan kaji potensi-potensi yang tidak membebankan masyarakat juga. Masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui payung hukum yang lebih praktis dan tidak berbelit-belit seraya terus mengimbau masyarakat juga untuk selalu taat membayar pajak. Terlebih, mengingat APBN lebih dominan bersumber dari penerimaan pajak," pungkas Cucun.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam RAPBN 2025, terdapat struktur penerimaan perpajakan Rp2.490,9 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi APBN keseluruhan yang diusulkan sebesar Rp3.304,1 triliun.
Baca SelengkapnyaMenurut data BPJS Ketenagakerjaan, sebanyak 39,2 juta pekerja telah terlindungi dalam berbagai programnya.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat meminta adanya penambahan anggaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah pusat telah memanfaatkan SIPD RI dalam melakukan pengawasan untuk menjamin transparansi penggunaan APBD.
Baca SelengkapnyaEks Gubernur DKI Jakarta ini memperkirakan proses revitalisasi Pasar Purwodadi dapat dimulai pada akhir Agustus atau awal September mendatang.
Baca SelengkapnyaAnggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaPengembangan investasinya akan dibedakan menjadi investasi di sektor padat karya dan sektor padat modal.
Baca SelengkapnyaPernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, mengatakan DPR dan pemerintah telah mengupayakan APBN 2025 ini menjadi jembatan transisi pemerintahan.
Baca Selengkapnya