Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggaran belanja barang dan pegawai segera dipangkas

Anggaran belanja barang dan pegawai segera dipangkas PNS. www.pdk.or.id

Merdeka.com - Pemerintah berencana segera memangkas rasio anggaran belanja pegawai serta belanja barang. Selama ini, anggaran belanja pegawai seperti untuk gaji PNS serta belanja modal cukup besar mencapai 80 persen dari APBN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi mengatakan, target pemerintah, rasio anggaran belanja terkait pegawai bisa ditekan menjadi 60 persen dari APBN.

"Sehingga uang negara yang tersedia dari APBN untuk program-program pembangunan kurang dari 20 persen. Ini postur APBN yang kurang sehat. Belanja modal, belanja pegawai jangan lebih dari 60 persen," tutur Yuddy.

Orang lain juga bertanya?

Salah satu strategi pemerintah adalah melalui moratorium CPNS selama 5 tahun mendatang. Belanja barang dan belanja pegawai saja, lanjut Yuddy saat ini rasionya sudah mencapai lebih dari 41 persen. Angka ini akan ditekan hingga 30 persen.

"Setiap pengadaan satu orang pegawai, itu akan diikuti oleh peningkatan biaya barang dan modal. Saya merekrut pegawai, apa saya cuma bayar gaji? Kan tidak. Tapi kan dikasih baju Korpri, belanja barang, berapa juta orang dikasih. Beli komputer. Menurut pandangan saya, simulasi sederhana, yang sehat itu di bawah 30 persen," papar Yuddy.

Dengan demikian, diharapkan dana hasil penghematan belanja pegawai bisa dialokasikan untuk pembangunan. "Kalau sudah 60:40 kita punya uang yang banyak buat kesehatan, pendidikan, program-program sosial, bendungan, jalan, jembatan, banjir di Bojonegoro, Gresik, longsor Banjarnegara. Kita punya uang yang cukup," tutupnya. (mdk/idr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos
Belanja Pemerintah Pusat Tembus Rp1.572,2 Triliun, Dipakai untuk Pemilu, Bangun IKN hingga Bansos

Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.

Baca Selengkapnya
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan
Sudah Bulan Agustus, Realisasi Belanja Negara Baru 52 Persen dari Pagu yang Dianggarkan

Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.

Baca Selengkapnya
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen
Ini Isi Aturan Sri Mulyani yang Pangkas Biaya Perjalanan Dinas Kementerian Hingga 50 Persen

Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.

Baca Selengkapnya
Gaji PNS Naik Lagi Tahun Depan
Gaji PNS Naik Lagi Tahun Depan

Pemerintah belum merinci besaran kenaikan gaji PNS pada tahun depan. Pemrintah hanya mengatakan bahwa penyesuaian gaji akan bersifat naik ke atas.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kebut Aturan Turunan UU ASN dalam 2 Bulan, Ada Insentif buat PNS
Pemerintah Kebut Aturan Turunan UU ASN dalam 2 Bulan, Ada Insentif buat PNS

Menpan Azwar Anas menargetkan aturan turun UU ASN rampung dalam 2 bulan.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Targetkan Defisit APBN 2025 Sebesar 2,82 Persen
Sri Mulyani Targetkan Defisit APBN 2025 Sebesar 2,82 Persen

“Defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen PDB,” kata Sri Mulyani.

Baca Selengkapnya
Begini Skema Pemindahan PNS ke Kementerian Baru Kabinet Prabowo, Harus Rampung Sebelum 2025
Begini Skema Pemindahan PNS ke Kementerian Baru Kabinet Prabowo, Harus Rampung Sebelum 2025

Proses penataan PNS di Kementerian baru atau pecahan tersebut bisa selesai sebelum akhir tahun ini.

Baca Selengkapnya
Aturan Turunan UU ASN Dikebut, Dipastikan Tak Ada PHK dan Penurunan Penghasilan Tenaga Honorer
Aturan Turunan UU ASN Dikebut, Dipastikan Tak Ada PHK dan Penurunan Penghasilan Tenaga Honorer

Pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penanganan tenaga non-ASN atau honorer.

Baca Selengkapnya
Airlangga: Defisit Anggaran Makan Siang Gratis Masih Dibahas DPR
Airlangga: Defisit Anggaran Makan Siang Gratis Masih Dibahas DPR

Menurut Airlangga, anggaran Kementerian masih belum ditetapkan dan bisa berubah karena pembahasan masih terus berlanjut.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Ternyata Sudah Tarik Utang Rp107,6 Triliun di Januari 2024
Pemerintah Ternyata Sudah Tarik Utang Rp107,6 Triliun di Januari 2024

Adapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Baca Selengkapnya
Tenaga Honorer Dihapus Desember 2024, Bakal Diangkat Jadi PPPK atau PNS
Tenaga Honorer Dihapus Desember 2024, Bakal Diangkat Jadi PPPK atau PNS

Jumlah tenaga honorer di pemerintahan yang saat ini ada sekitar 1,7 juta orang bakal terus menyusut seiring berjalannya rekrutmen PPPK.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp198 Triliun Hingga September 2023
Pemerintah Tarik Utang Rp198 Triliun Hingga September 2023

Dalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.

Baca Selengkapnya