Follow
Anggaran Belanja Pemerintah di 2022 Capai Rp2.714,16 T, Ini Rinciannya
Merdeka.com - Sidang Paripurna DPR-RI menyetujui Anggaran Belanja Negara tahun 2022 sebesar Rp 2.714,16 triliun. Naik Rp 5,5 triliun dari usulan pemerintah sebesar Rp 2.708,68 triliun.
"Badan Anggaran DPR bersama dengan pemerintah mengusulkan dan meminta persetujuan Rapat Paripurna DPR untuk Belanja Negara sebesar Rp 2.714,16 triliun," kata Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah dalam Sidang Paripurna di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Kamis (30/9).
Dari anggaran tersebut untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.944,54 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 769,61 triliun. Said menjelaskan kenaikan Belanja Negara berada pada Belanja Pemerintah Pusat dan terdapat pergeseran dari TKDD ke Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp800 miliar.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Kenapa dana Pemilu 2024 lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya? Perbedaan jumlah anggaran salah satunya disebabkan adanya kenaikan honorium Badan Adhoc, yakni petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
DPR bantu apa buat inflasi? 'Hingga November kemarin, kita bisa lihat kondisi inflasi kita tetap rendah di kisaran 2,86 persen. Hal tersebut tentu berkat kinerja pemerintah yang mampu memastikan ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi pangan. Termasuk senantiasa menjalin sinergi yang erat bersama Bank Indonesia selaku otoritas moneter,' ucap Puteri.
Lebih rinci Belanja kementerian/lembaga (K/L) naik Rp 5,18 triliun menjadi Rp 945,75 dari usulan pemerintah Rp 940,57. Sementara itu, belanja non-K/L naik RP 1,1 triliun dari Rp 997,69 triliun menjadi Rp 998,79 triliun. Adapun program belanja non-K/L antara lain untuk pengelolaan utang negara sebesar Rp 405,87 triliun.
Program pengelolaan subsidi sebesar Rp 206,96 triliun, yang terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 134,03 triliun dan subsidi non energi sebesar Rp 72,93 triliun. Kemudian program Pengelolaan Hibah sebesar Rp4.82 triliun, Program Pengelolaan Belanja Lainnya sebesar Rp 231,13 triliun dan Program Pengelolaan Transaksi Khusus sebesar Rp150,00 triliun.
Dalam APBN 2022, untuk sektor pendidikan telah dianggarkan sebesar Rp 542,83 triliun. Angka ini 20,0 persen dari total belanja negara sebesar Rp 2.714,16 triliun. Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 182,81 triliun dan TKDD sebesar Rp 290,54 triliun.
Selain itu untuk sektor ini, Pemerintah dan DPR mengalokasikan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp 69,48 triliun. Dana ini akan digunakan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan, dana abadi perguruan tinggi, dan dana abadi pesantren sesuai dengan peraturan turunannya.
Sementara itu, untuk sektor kesehatan, dialokasikan anggaran sebesar Rp 256,01 triliun atau 9,4 persen dari total belanja negara sebesar Rp2.714,16 triliun. Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 189,08 triliun dan TKDD sebesar Rp 66,93 triliun.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen secara tahunan.
Baca Selengkapnya
Tambahan anggaran tersebut merupakan dampak kebijakan kenaikan gaji PNS 8 persen di tahun depan.
Baca Selengkapnya
Reliasasi belanja negara sebesar Rp184,2 triliun atau 5,5 persen dari pagu tahun 2024 yakni Rp3.325, 1 triliun.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkonfirmasi jika belanja anggaran kementerian/lembaga tahun depan lebih kecil dibanding APBN 2024.
Baca Selengkapnya
Menurut Sri Mulyani, capaian pendapatan negara tahun 2023 yang tembus melebihi target merupakan pencapaian yang luar biasa baik.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya
Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca Selengkapnya
Pembahasan penting Jokowi dan Prabowo terkait kenaikan anggaran Kemenhan di 2024.
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya