Anggaran dipangkas, Sri Mulyani dihujani protes pemerintah daerah

Merdeka.com - Dalam rangka penghematan anggaran, pemerintah menunda anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) sebanyak 169 daerah dengan nilai Rp 19,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pihaknya mendapat protes dari Pemerintah Daerah karena kebijakannya terhadap pemangkasan anggaran dana transfer daerah. Alasannya, kebijakan ini dinilai menghambat proyek pembangunan infrastruktur yang ada di daerah.

"Pemerintah daerah yang kemarin sudah mendapatkan penundaan banyak yang meminta untuk tidak dilakukan karena masing-masing tentu mereka merasakan bahwa ini berpotensi untuk mengganggu aktivitas mereka. Dan kami sangat memahami itu," ujarnya di Terminal Kalibaru, Jakarta Utara, Selasa (13/9).

Sri Mulyani menegaskan, pemerintah pusat tidak bermaksud untuk mencoba mengganggu beberapa proyek infrastruktur di pemda. Hanya saja, pemangkasan tersebut dilakukan guna menyelamatkan APBN yang terancam mengalami shortfall sebesar Rp 219 triliun.

"Pada saat yang sama kita sampaikan mengenai kondisi yang kita hadapi sebagai negara. Sehingga proses seperti apa yang kita bisa bekerja sama, kita lakukan dengan baik, agar prioritas mereka tidak tidak terganggu. Namun di sisi lain juga bisa mengamankan dari sisi kondisi APBN," tuturnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pemda perihal pemangkasan anggaran tersebut. Hal ini dilakukan agar pemda bisa memahami kondisi keuangan negara dan memprioritaskan belanja daerah setelah pemangkasan.

"Kita juga harus berkomunikasi kepada semuanya, mengenai kondisi keuangan negara. Mengenai keterbatasan dari sisi penerimaan negara dan tentu kemudian menyerahkan kepada seluruh instansi untuk melakukan prioritas dari sisi belanjanya. Jadi itu dilakukan oleh semuanya," pungkasnya.