Anggaran Kementerian PU-Pera dipangkas paling banyak di RAPBN-P 2016
Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil memeberi sinyal bahwa pemerintah Jokowi-JK akan melakukan pengurangan anggaran yang diajukan dalam R-APBNP 2016.
Hal ini terungkap dalam rapat mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) tahun 2016 bersama Presiden dan Wakil Presiden serta sejumlah menteri ekonomi di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.
Jumlah anggaran yang dipangkas mencapai Rp 50 triliun dari Kementerian/Lembaga yang mendapat alokasi anggara paling besar dalam APBN 2016, salah satunya adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
"Ada pengurangan budget Rp 50 triliun dan itu sudah ada ketentuannya. Semakin besar budget, semakin besar pemotongan. Rp 50 triliun, paling besar dipotong adalah kementerian yang paling besar budgetnya, kementerian PU karena anggarannya besar sekali," kata Sofyan di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/4).
Seperti diketahui, belanja negara dalam APBN 2016 sebesar Rp 2095,7 triliun. Sementara target penerimaan dalam APBN 2016 tercatat sebesar Rp 1822,5 triliun. Dari total nilai belanja dalam APBN 2016, Kementerian PUPR mendapat alokasi pendanaan terbesar yakni mencapai Rp 104,08 triliun.
"Yang lain juga dipotong tapi pemotongan itu tergantung dari besarnya anggaran. Kemudian, schedulenya akan dibawa dirumuskan lagi dengan DPR bulan Mei," imbuh Sofyan.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terdapat tujuh poin yang disampaikan dalam surat edaran efisiensi anggaran dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menkeu menjelaskan, adanya pengurangan anggaran Kementerian dan Lembaga lantaran APBN diprioritaskan untuk pandemi covid-19.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaPrabowo yakin kebijakan ini bakal menghemat anggaran negara hingga Rp15 triliun.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaBelaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menyampaikan anggaran subsidi BBM dan liquefied petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) turun dari Rp114,3 triliun menjadi Rp113,7 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca SelengkapnyaSurplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca SelengkapnyaRapat dilakukan bersama Ketua dan jajaran DPRD Kota Tangerang, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang,
Baca Selengkapnya