Follow
Anggaran Kesehatan Naik Menjadi Rp193,93 T, ini Rincian Pemakaiannya
Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menambah alokasi anggaran untuk kesehatan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjadi Rp193,93 triliun. Sebelumnya anggaran kesehatan telah mengalami penambahan menjadi Rp185,98 triliun dari Rp172,84 triliun.
"Untuk pagu di bidang kesehatan akan capai Rp193,93 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam video conference di Jakarta, Senin (5/7).
Bendahara Negara itu memahami, kenaikan anggaran kesehatan ini terbilang cukup tinggi terutama untuk biaya diagnostik yaitu testing, tracing, dan perawatan. Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, dan pembelian obat dan Alat Pelindung Diri (APD).
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan? Kemenkes berkomitmen untuk mengoptimalkan daftar patogen prioritas ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections).
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
"Untuk biaya perawatan sekarang ini 236.340 pasien. Untuk insentif nakes, santunan kematian, dan pembelian berbagai obat dan APD. Anggaran Rp193 triliun juga dipakai untuk pengadaan 53,9 juta dosis vaksin," jelasnya.
Menteri Sri Mulyani menyebut, anggaran kesehatan ini juga digunakan untuk memberikan bantuan iuran JKN kepada 19,15 juta orang. Selain itu, pemerintah memberikan insentif perpajakan di sektor kesehatan dalam anggaran kesehatan ini.
Selanjutnya
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambah alokasi dana penanganan Covid-19 menjadi Rp 185,98 triliun. Dana yang berasal dari APBN ini akan digunakan untuk mendukung penanganan kesehatan, terutama mengenai insentif tenaga kesehatan (nakes) dan tagihan rumah sakit.
Menteri Sri Mulyani menceritakan, dana kesehatan untuk penanganan Covid-19 dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebelumnya berjumlah Rp 172,84 triliun.
"Sekarang dengan perkembangan yang terjadi, baik itu di bidang vaksinasi, therapeutic atau pengobatan maupun diagnostik dan lain-lain, kita melihat bahwa kebutuhan penanganan kesehatan bahkan akan naik lagi menjadi Rp 185,98 triliun," jelasnya, Jumat (2/7).
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca Selengkapnya
Anggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi APBN keseluruhan yang diusulkan sebesar Rp3.304,1 triliun.
Baca Selengkapnya
Anggaran pendidikan untuk 2025 dialokasikan sebesar Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya
Biaya kesehatan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat anggaran program bansos dalam APBN 2024 mencapai Rp496 triliun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca Selengkapnya
Adapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Jumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca Selengkapnya
Pada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca Selengkapnya