Anggaran Naik Jadi Rp23 Triliun, Program Padat Karya PUPR Serap 1,2 Juta Tenaga Kerja
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan program padat karya tahun 2021 akan menyerap hingga 1,2 juta tenaga kerja. Program pada karya tahun ini mengalami penambahan alokasi anggaran dari yang awalnya Rp12 triliun menjadi Rp23,4 triliun.
Staf Khusus Menteri PUPR, Endra Atmawidjaja mengatakan, penambahan anggaran ini dilakukan untuk memperbanyak lapangan kerja bagi masyarakat di tengah pandemi.
"Untuk tahun 2021 kita refocusing anggaran, kita dikurangi anggarannya dari Rp149,8 triliun menjadi Rp131 triliun. Rp131 triliun itu ada program padat karyanya, ini yang ditingkatkan dari Rp12 triliun menjadi Rp23 triliun dan bisa nyerap 1,2 juta tenaga kerja," ujar Endra dalam Temu Nasional Relawan Jokowi, Kamis (25/3).
-
Siapa yang dilibatkan dalam program padat karya? Pada setiap awal pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur, pihaknya sudah memberikan data KK (kepala keluarga) miskin kepada kelompok untuk dilibatkan dalam pekerjaan padat karya.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN meminta Pemda aktif? “Oleh sebab itu, kami mohon bantuan dari Pemda untuk memberikan dokumen-dokumen...
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
Endra melanjutkan, dengan program padat karya, masyarakat di desa bisa mendapatkan penghasilan hingga Rp2 juta per bulannya dengan asumsi upah per hari sebesar Rp80.000 hingga Rp100.000.
"Tentunya nilai ini cukup terutama untuk masyarakat di desa, ya, nilainya dapat digunakan dan bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari," ujar Endra.
Dengan demikian, jumlah pengangguran akan semakin berkurang. Apalagi, di tengah pandemi, kegiatan ekonomi belum sepenuhnya bisa pulih.
Sementara itu, Kementerian PUPR juga turut menyelenggarakan bedah rumah dengan total anggaran hingga Rp 4 triliun. Satu rumah, kata Endra, kira-kira mendapatkan dan Rp 20 juta untuk renovasi material.
"Tenaga kerjanya, ya, pemilik rumah itu sendiri, lalu tetangganya ikut membantu, seperti itu," tuturnya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kegiatan PKT non rutin dimaksudkan agar dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
Baca SelengkapnyaPemerintah memutuskan untuk kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2024 ini dengan kuota peserta 1,1 juta orang.
Baca SelengkapnyaKemenkeu mencatat alokasi DAU di 2024 akan mengalami kenaikan di seluruh daerah.
Baca SelengkapnyaCahyo mengungkapkan, program Kartu Prakerja selanjutnya yaitu gelombang 68 akan dibuka pada Jumat (17/5).
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca SelengkapnyaProyek-proyek itu terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari pengerjaan bendungan dan irigasi, jalan tol, pembangunan kawasan, bandara dan pelabuhan dll.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, jumlah lapangan kerja tersebut akan dibagi ke dalam beberapa sektor.
Baca SelengkapnyaPengembangan investasinya akan dibedakan menjadi investasi di sektor padat karya dan sektor padat modal.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.
Baca SelengkapnyaDia memaparkan bahwa Program Kartu Prakerja sendiri tidak hanya menawarkan bantuan finansial melainkan juga membangun ekosistem yang terintegrasi.
Baca SelengkapnyaPramono Anung berjanji memperluas lapangan kerja bila terpilih menjadi Gubernur.
Baca SelengkapnyaMeningkatnya transfer daerah dari APBN 2024 juga sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah.
Baca Selengkapnya