Anggaran Pilkada Bengkak Jadi Rp20,64 Triliun Akibat Virus Corona
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) membengkak menjadi Rp20,64 triliun akibat pandemi Virus Corona. Sebelumnya, anggaran pilkada hanya dialokasikan sebesar Rp15,23 triliun.
"Tadinya sebelum ada protokol kesehatan Rp15,23 triliun yang didanai APBD. Dengan adanya protokol kesehatan anggarannya jadi Rp20,64 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers online, Jakarta, Selasa (22/9).
Nantinya, penambahan dana penyelenggaraan pesta demokrasi sebesar Rp5,41 triliun tersebut akan ditambal menggunakan APBN. Sebab sebelumnya, anggaran pilkada hanya menggunakan APBD.
-
Bagaimana anggaran Pemilu 2024 dialokasikan? Rincian alokasi dana Pemilu sendiri digunakan untuk: 1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan 2. Pemutakhiran data pemilih 3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 4. Penetapan peserta pemilu 5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan dapil 6. Pencalonan presiden dan wapres serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan kabupaten kota 7. Masa kampanye pemilu 8. Masa tenang 9. Pemungutan dan perhitungan suara 10. Penetapan hasil pemilu
-
Apa saja yang dibiayai dari anggaran Pemilu 2024? Anggaran Pemilu 2024 ini disebut mengalami kenaikan mencapai 57,3% dibanding anggaran Pemilu 2019 lalu, yakni sebesar Rp45,3 triliun.
-
Kenapa dana Pemilu 2024 lebih tinggi dari Pemilu sebelumnya? Perbedaan jumlah anggaran salah satunya disebabkan adanya kenaikan honorium Badan Adhoc, yakni petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Kapan anggaran Pemilu 2024 diberikan? Anggaran Pemilu 2024 sudah diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sejak 20 bulan lalu sebelum Pemilu diselenggarakan pada Februari mendatang.
-
Bagaimana cara Pantarlih Pilkada 2024 mendapatkan gaji? Gaji ini diberikan sebagai bentuk penghargaan dan kompensasi atas keterlibatan mereka dalam menjalankan tugas sebagai Pantarlih.
Sri Mulyani mengatakan, dari total anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp15,23 triliun, telah dicairkan sebesar Rp14,2 triliun atau 93,2 persen dari hingga awal September 2020. Sementara sisanya masih dalam proses.
"Sudah terealisasi posisi sampai awal September tentunya adalah Rp14,2 triliun atau 93,2 persen dan sedang dalam proses pencairan lainnya Rp1,025 triliun itu dari APBD," katanya.
Rincian Anggaran Pilkada
Adapun rincian anggaran pilkada yaitu kebutuhan anggaran tambahan untuk KPU yang Rp15,01 triliun telah dibagi dari APBD sebesar Rp10,24 triliun dan APBN Rp4,77 triliun. Bawaslu sebesar Rp3,93 triliun di mana dari APBD sebesar Rp3,46 triliun dan tambahan dari APBN Rp474,9 miliar.
"Ini (anggaran Bawaslu) sudah dibuat dalam dua tahapan pertama Rp157,4 miliar dan tahap dua Rp237,4 miliar untuk pengamanan Rp1,52 triliun sudah dialokasi APBD sesuai penganggaran tersebut," tandasnya. (mdk/idr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namun untuk Bawaslu, masih ada 24 Pemda yang belum sepakat dengan usulan anggaran Bawaslu.
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca SelengkapnyaNantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca SelengkapnyaRincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca SelengkapnyaSebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaPemerintah menyiapkan anggaran untuk Pemilu 2024 sebesar Rp30,4 triliun.
Baca SelengkapnyaDia mengaku siap menambah anggaran Rp17 triliun jika pemilihan presiden (pilpres) harus dua putaran.
Baca SelengkapnyaAnggaran Pemilu diberikan secara multiyear. Di tahun 2022 Rp3,1 triliun, tahun ini anggaran Pemilu adalah Rp30 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp37,4 triliun.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan partainya yang pertama kali mengusulkan pemilihan Gubernur melalui DPRD.
Baca SelengkapnyaUsai pendatangan NPHD, dana akan cair paling lambat 14 hari setelahnya.
Baca SelengkapnyaTahun 2022 telah direalisasikan Rp3,1 triliun, dan tahun 2023 baru mencapai Rp29,9 triliun.
Baca Selengkapnya"Dalam anggaran penyelenggara pemilu itu ada anggaran pemilu untuk situasi Covid," kata Hasyim
Baca Selengkapnya