Anggaran PKH naik, kemiskinan RI ditargetkan turun jadi 9,3 persen
Merdeka.com - Kementerian Sosial kembali menggelar Rapat Kordinasi Program Keluarga Harapan (PKH). Rakor dihadiri oleh pihak terkait seperti Himbara (himpunan bank negara), kepala daerah dan beberapa lembaga terkait lainnya.
Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan saat ini pemerintah memiliki target untuk menurunkan presentase angka kemiskinan di akhir tahun. Berdasarkan data BPS, presentase kemiskinan di Indonesia pada Maret 2018 mencapai 9,82 persen.
"Target kita akhir 2018 masuk 2019 ini diturunkan lagi lebih rendah kita ingin sampaikan 9-9,3 persen," kata Idrus di Grand Sahid Jaya, Rabu (8/8).
-
Bagaimana cara Pemprov Kaltim tekan angka kemiskinan? 'Angka kemiskinan itu masih memungkinkan untuk ditekan melihat laju pertumbuhan ekonomi Kaltim yang cukup positif sebesar 6,34 persen. Atau di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,05 persen,' jelas Yusliando.
-
Bagaimana Kaltim turunkan angka kemiskinan? Salah satunya, adalah pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) bagi keluarga pra sejahtera. Sebab, kelayakan hunian menjadi salah satu indikator kemiskinan.
-
Kenapa Kaltim ingin turunkan angka kemiskinan? Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan di Bumi Etam.
-
Bagaimana Jawa Timur menurunkan angka kemiskinan? Selain banyak program yang digerakkan Pemprov Jatim untuk mengatasi kemiskinan agar berjalan efektif, turunnya angka kemiskinan di Jatim menurut Khofifah juga dipengaruhi sejumlah faktor.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa yang dilakukan Pj Gubernur Jateng untuk percepatan penanggulangan kemiskinan? Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyerahkan bantuan modal usaha ekonomi produktif kepada ratusan warga. Hal itu guna mempercepat penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
Mensos Idrus yang berafiliasi dengan Kemenko PMK tersebut optimis bisa mencapai target tersebut. Terlebih lagi, anggaran untuk program PKH bahkan sudah ditambah hingga dua kali lipat sehingga bisa mendongkrak kinerja program-program penurunan kemiskinan.
Agar program tersebut tepat sasaran, pemerintah akan mengambil kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. "Program-program kebijakan yang diambil pemerintah betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan masalah rakyat, sesuai harapan masa depan," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Idrus Marham menegaskan bahwa anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) bakal mencapai Rp 31 triliun pada 2019. Angka ini meningkat dua kali lipat dari tahun 2018 yang hanya Rp 17 triliun.
"Sesuai dengan arahan bapak presiden untuk PKH anggarannya ditambah 2 kali lipat," ujar dia.
Idrus menjelaskan, di 2018 anggaran PKH sebanyak Rp 17 triliun diperuntukkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat. Tahun depan, anggaran PKH tetap disalurkan kepada 10 juta keluarga namun dengan sistem berbeda. Di mana, jika beban keluarga semakin besar maka bantuan PKH yang diperoleh semakin tinggi.
"Sistemnya 2019 akan berbeda tidak lagi non flat tapi disesuaikan dengan beban per keluarganya," ujar Idrus.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penurunan kemiskinan juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dengan penurunan tertinggi terjadi di Bali dan Nusa Tenggara.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana mengatakan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, akan terus digenjot hingga akhir tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Muhadjir Effendy mengklaim angka kemiskinan ekstrem di Indonesia turun drastis dari 4 persen menjadi 0,8 persen dalam satu dekade
Baca SelengkapnyaAnggaran perlindungan sosial mencapai Rp493,5 t untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan kemiskinan di Indonesia dapat mencapai 4,5-5 persen pada 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaJika Ganjar-Mahfud terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, mereka akan mengurangi secara bertahap kemiskinan hingga 2,5 persen.
Baca SelengkapnyaPemerintah kini berupaya mengejar capaian target angka kemiskinan yang dipatok turun sekitar 6,5 hingga 7,5 persen dari total sekitar 26 juta jiwa di tahun ini.
Baca SelengkapnyaBPS Jakarta mencatat angka penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2024
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan, anggaran itu rencananya digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah.
Baca SelengkapnyaJumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022.
Baca SelengkapnyaSaid menyebut saat ini Indonesia juga menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang mencapai 9 juta jiwa.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut akan digunakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisien.
Baca Selengkapnya