Anggaran Pusat Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem Capai Rp 500 T

Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menyebut, jumlah anggaran Kementerian/Lembaga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan baik anggaran untuk perlindungan sosial maupun anggaran pemberdayaan kelompok miskin ekstrem mencapai Rp500 triliun. Anggaran ini tidak termasuk dari APBD Provinsi dan Kabupaten.

"Anggaran Kementerian/Lembaga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem jumlahnya cukup besar mencapai lebih dari Rp 500 triliun," katanya, Kamis (7/10).

Wapres kembali menegaskan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, anggaran tidak lagi menjadi isu utama. Tetapi tantangan saat ini adalah bagaimana memastikan seluruh program, baik program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dapat diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem yang ada di masing-masing 5 wilayah kabupaten prioritas tersebut.

Terutama, beberapa program yang telah dilaksanakan seperti program stimulan Jamban, Jamkes Non-Kuota, Kartu Tani/Nelayan, Dukungan Start-Up, serta pendampingan desa baik yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun dengan menggandeng Perguruan Tinggi.

"Untuk program khusus di sisa tahun tahun 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas ini," ujarnya.

Wapres meminta agar data rumah tangga miskin ekstrem terus diperbaiki sehingga menjadi lebih mutakhir dan akurat. "Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat," tegas Wapres.

Wapres Minta Gubernur dan Bupati di Jatim Kerja Keras Atasi Kemiskinan Ekstrem

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menugaskan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan kelima bupati di wilayah prioritas bekerja keras untuk memastikan seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah masing-masing mendapatkan program. Hal tersebut diharapkan bisa mengurangi beban pengeluaran masyarakat.

"Baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat," kata Ma'ruf saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Dari Sisi Pemberdayaan Ekonomi di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (30/9).

Ma'ruf juga meminta agar gubernur dan para bupati memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing. Khususnya kata dia yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing.

Tidak hanya itu, Ma'ruf juga meminta agar dunia usaha yang beroperasi di wilayah prioritas dapat turut berpartisipasi dalam pengurangan kemiskinan ekstrem. Salah satunya dengan mendorong konvergensi program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan menggunakan pendekatan dan sasaran yang sama dengan program pemerintah.

Diketahui dalam rapat tersebut dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hadir pula lima bupati dari kabupaten yang wilayanya masuk prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem 2021 yakni Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, Plt. Bupati ProbolinggoTimbul Prihanjoko, dan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron.

Sementara, turut hadir mendampingi Wapres, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Syafrizal, Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Lukmanul Hakim, dan Bambang Widianto.