Anggito Abimanyu Sebut Beban Ibu Kota Baru Sangat Besar
Merdeka.com - Pemerintah dan DPR RI tengah bersiap untuk memindahkan ibu kota negara (IKN) dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Rencana itu kemudian dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara atau RUU IKN yang tengah serius digodok.
Namun, Pakar Ekonomi, Anggito Abimanyu menilai, visi pemindahan ibu kota negara masih ambigu, lantaran pusat pemerintahan baru ke depan akan diberi beban yang sangat berat sekali.
Khususnya jika mengutip Pasal 5 ayat 1 RUU IKN, di mana ibu kota negara nantinya memiliki visi sebagai kota dunia untuk semua yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia. Selain itu, ibu kota baru juga ditunjuk sebagai penggerak ekonomi di masa depan, serta kota menjadi simbol identitas nasional dan merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia dan UUD 1945.
-
Kenapa Banten Girang diduga sebagai ibu kota? Dilansir dari Indonesia.go.id, dari temuan sumber-sumber Portugis, Banten Girang sebenarnya merupakan ibu kota kerajaan tua.
-
Kenapa pusat pemerintahan dipindahkan ke Bagansiapiapi? Setelah banyak orang Tionghoa yang bermukim di wilayah ini, kemudian pemerintah Belanda memindahkan pusat pemerintahannya ke Bagansiapiapi.
-
Bagaimana rencana pemindahan ibukota gagal? Gagalnya gagasan ini diterapkan karena tiga alasan. Pertama, fasilitas dan aksesibilitas yang terbatas, terutama untuk mendukung acara-acara nasional dan kenegaraan yang diprioritaskan oleh Sukarno saat itu, seperti Asian Games (1962), Ganefo (Games of The New Emerging Forces) (1963), dan Konferensi Wartawan Asia Afrika (1963).
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Siapa yang memimpin pembangunan kota? Tim arkeolog mengumumkan mereka menemukan kota yang tersembunyi di bawah pasir dengan usia sekitar 3.000 tahun yang berasal dari masa pemerintahan firaun Amenhotep III, dan digunakan oleh Tutankhamun juga Ay.
-
Mengapa Wakapolda Banten dimutasi? Serah terima jabatan juga merupakan bagian dari proses pembinaan sumber daya manusia, dalam rangka regenerasi yang dilakukan berdasarkan penilaian dan evaluasi dengan mempertimbangkan aspek profesionalitas, komitmen dan integritas.
"Saya melihat RUU ini sangat berat sekali untuk dilaksanakan, karena rancu antara visi yang panjang lebar di Pasal 5," ujar Anggito dalam rapat dengar pendapat bersama DPR RI, Kamis (9/12).
Meski demikian, Anggito mengakui Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini memang sudah menghadapi tumpukan masalah yang terlalu overloaded.
"Jakarta sudah kebanyakan penduduk, pendapatan per kapita sudah sangat tinggi, kemudian rawan banjir, dan merupakan daerah patahan bencana. Jadi itu dipindah," paparnya.
Perjelas Tujuan Utama
Oleh sebab itu, dia menyebut rencana pemindahan ibu kota negara ke luar Jakarta sebetulnya sudah baik. Namun, masih perlu diperjelas apa tujuan utamanya.
Jika menilik langkah pembangunan ibu kota yang dilakukan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Australia hingga Brasil, pemerintah setempat jelas ingin memisahkan antara pusat pemerintahan dan pusat ekonomi maupun industri.
"Pemindahan itu sudah oke, tetapi ketika masuk di dalam visi dan prinsip, itu jadi enggak nyambung dengan tujuan utama memindahkan ibu kota negara," kata Anggito.
"Jadi saya tidak lagi mendiskusikan kenapa dan di mana, tapi saya mendiskusikan langsung saja ke RUU-nya, dari pantauan saya seperti apa," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY mengatakan proyek IKN jangan selamanya dijadikan patokan untuk menampilkan sebuah warisan pemerintahan Jokowi
Baca SelengkapnyaAHY meminta pemerintah untuk fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat lebih dulu.
Baca SelengkapnyaJokowi mengungkapkan sulitnya membangun ibu kota baru, terlebih untuk negara sebesar Indonesia.
Baca SelengkapnyaPembangunan IKN di Kalimantan Timur ditandai dengan terbitnya UU IKN pada 15 Februari 2022.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan Prabowo di hadapan investor, pakar ekonomi, dan perwakilan negara asing yang menghadiri Qatar Economic Forum
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menyinggung soal pemindahan ibu kota negara oleh pemerintah di peringatan hari lahir Bung Karno ke-123.
Baca SelengkapnyaPKS sepakat dengan Anies bahwa memindahkan ibu kota tidak serta merta akan terjadi pemerataan.
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Basuki dan Menko Perekonomian Airlangga mengaku siap menjadi Menteri pertama yang akan tinggal di IKN.
Baca SelengkapnyaGus Yahya akhirnya paham alasan pemerintah memindahkan ibu kota
Baca SelengkapnyaPak Bas sapaan Basuki akan menjadi menteri pertama yang tinggal di IKN
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, untuk pindah ke IKN diperlukan kesiapan seperti rumah sakit, pendidikan, hingga logistik.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN menyatakan keberlanjutan proyek ibu kota baru tersebut bakal tetap diteruskan.
Baca Selengkapnya