Anggota Banggar Sebut Pemerataan Pembangunan Belum Terlihat di 5 Tahun Terakhir

Merdeka.com - Anggota Banggar DPR RI, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyebut, upaya pemerintah dalam mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan pemerataan ekonomi daerah masih belum terlihat. Sebab faktanya, belum ada perubahan signifikan selama beberapa tahun terakhir ini.

"Saya melihat belum ada perubahan signifikan selama lima tahun terakhir. Apa saja bentuk program prioritas yang dikerjakan tahun depan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa?," tanya Politisi Fraksi PAN tersebut dalam rapat Panja bersama Pemerintah, Rabu (16/6).

Tak hanya itu, Eko juga menyoroti mengenai masalah indikator pemerataan pembangunan di luar Jawa yang dicanangkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang berbasis pariwisata dan industri.

"Bagaimana realisasinya sampai tahun 2020? Lalu wilayah mana yang sudah dikembangkan untuk berbasis pariwisata dan industri ini dan apakah dampaknya sudah terlihat dari yang saya tanya tadi berkaitan dengan kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah," jelas dia.

Pemerintah Fokus Pemerataan Pembangunan 2022

Sebelumnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan kebijakan pembangunan pada 2022 akan diarahkan untuk pemerataan dan menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa. Langkah strategis ini dilakukan dalam upaya pemulihan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan antar wilayah di Indonesia.

"Pengembangan wilayah fokus beberapa upaya untuk mempercepat pemulihan dampak covid-19 dan mengurangi kesenjangan yang perlu terus dioptimalkan," ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Bappenas RI, Rudy Soeprihadi Prawiradinata dalam Rapat Panja bersama Banggar, Rabu (16/6).

Kebijakan pembangunan pada 2022 juga diarahkan pada keunggulan kompetitif wilayah untuk meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Adapun Bappenas menargetkan sedikitnya ada tujuh wilayah prioritas.

"Target target dituangkan dalam masing maisng seperti wilayah ada 7 program, wilayah Sumatera, Jawa Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan program priroitas pembanguunan wilayah Papua," tuturnya.

Dia mengatakan arah kebijakan pembangunan wilayah tersebut sejalan dalam RPJMN 2020-2024 dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Selain percepatan pemulihan dampak pandemi, pemerintah juga akan melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi.