Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR Desak Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bantuan Sosial

Anggota DPR Desak Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bantuan Sosial Pembagian BLT. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ace Hasan Syadzily mendesak pemerintah untuk terus memperbaiki data bagi calon penerima bantuan sosial. Sebab dengan data yang tak valid akan membuat uang negara terbuang percuma.

Dia menyampaikan, penyaluran bansos yang terjadi di lapangan masih banyak catatan-catatan serius, terutama untuk Kemensos dan Kemendes. Padahal di sisi lain keterangan Kemenkeu menyebutkan sudah banyak uang yang dikeluarkan untuk bantuan perlindungan sosial.

"Namun kalau uang tersebut dikeluarkan untuk menunjukkan kehadiran negara tapi sasarannya tidak tepat, maka uang itu menjadi percuma," kata dia di Jakarta, Jumat (3/7).

Dia menyampaikan, di tengah pandemi Covid-19, negara sedang diuji mewujudkan cita-citanya, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cerminan dari cita-cita keadilan sosial itu dilihat dari sejauh mana negara hadir di tengah masyarakat dan itu ditunjukan dengan kesiapan negara sendiri untuk bisa hadir dengan berbagai macam solusi-solusi yang tepat di tengah pandemi Covid-19 ini.

"Oleh karena itu maka, sistem menjadi sangat penting bahkan wajib hukumnya sama dengan menciptakan keadilan itu sendiri," jelas Ace.

Untuk itu menurutnya diperlukan sistem yang baik untuk mengelola data kemiskinan. Dengan mengutip kaidah ushul fiqh, dia menegaskan pentingnya sistem pendataan itu demi terwujudnya keadilan.

"Jadi kalau negara wajib hadir di tengah masyarakat tapi kitanya sendiri salah dalam membuat sistem di dalam masyarakat itu sendiri, maka itu akan percuma. Oleh karena itu, penting keberadaan dari pendataan ini," terang Ace.

Temukan Bansos Tak Tepat Sasaran

Menurut Ace, Komisi VIII DPR RI masih banyak menemukan bansos yang diberikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran. Dia meminta kementerian yang mengelola data kemiskinan untuk saling bersinergi.

"Kami baru selesai kunjungan ke Bandung kemarin Pak, untuk memastikan betul enggak sih masih ditemukan adanya masalah. Ternyata diakui juga seperti yang disampaikan teman-teman," kata Ace.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pejabat Bappenas Ada yang Terdaftar Penerima Bansos, Sekjen Langsung Tertawa
Pejabat Bappenas Ada yang Terdaftar Penerima Bansos, Sekjen Langsung Tertawa

Pembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024
Komisi VIII DPR Minta Bansos Tak Jadi Alat Politik di Pilkada 2024

Menurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral

Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Bansos Habiskan Uang Negara Rp43 Triliun per 31 Maret 2024
Penyaluran Bansos Habiskan Uang Negara Rp43 Triliun per 31 Maret 2024

Sementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.

Baca Selengkapnya
Dana Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp55,5 Triliun
Dana Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp55,5 Triliun

Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.

Baca Selengkapnya
DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemensos Sebesar Rp2,1 T
DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemensos Sebesar Rp2,1 T

Pada kesempatan yang sama, Mensos juga memaparkan capaian kinerja tahun 2023, dengan serapan anggaran sebesar 64,36%.

Baca Selengkapnya
Ini Dia Bansos dan BLT Bakal Cair Bulan Agustus Ini
Ini Dia Bansos dan BLT Bakal Cair Bulan Agustus Ini

Mereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca Selengkapnya
Anies dan Ganjar Kritik Bansos, Kaesang: Jauh Lebih Bermasalah jika Bansos Dikorupsi saat Covid
Anies dan Ganjar Kritik Bansos, Kaesang: Jauh Lebih Bermasalah jika Bansos Dikorupsi saat Covid

Kaesang Pangarep membalas sindiran Ganjar dan Anies soal penyaluran bansos.

Baca Selengkapnya
Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini
Dinsos Jakarta Evaluasi Data Penerima Bansos, Warga Bisa Cek Status di Link Ini

Bagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini

Baca Selengkapnya
Ngabalin: Kehadiran Empat Menteri di MK Memperjelas Soal Bansos
Ngabalin: Kehadiran Empat Menteri di MK Memperjelas Soal Bansos

Menurut Ngabalin, kehadiran empat menteri disidang sengketa pemilu di MK perjelas soal bansos

Baca Selengkapnya
Hasto Ungkap Ada Upaya Anggaran Setiap Kementerian Dipotong 5 Persen Demi Elektoral
Hasto Ungkap Ada Upaya Anggaran Setiap Kementerian Dipotong 5 Persen Demi Elektoral

Anggaran tersebut dipotong guna memenuhi kebutuhan penyediaan Bansos.

Baca Selengkapnya
Penyaluran Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp70 Triliun Hingga 31 Mei 2024
Penyaluran Bansos Habiskan Anggaran Negara Rp70 Triliun Hingga 31 Mei 2024

Penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.

Baca Selengkapnya