Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR Dorong Kementan Segera Tertibkan Data e-RDKK

Anggota DPR Dorong Kementan Segera Tertibkan Data e-RDKK Pupuk. Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Kementerian Pertanian. Dalam rapat ini, DPR menyoroti soal penyaluran pupuk subsidi. Salah satu fokusnya yaitu Komisi IV DPR RI mendorong penertiban elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) oleh Kementerian Pertanian.

Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk melakukan penertiban data e-RDKK agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat semakin tepat sasaran.

Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PDIP Sutrisno mengatakan, penertiban data tersebut merupakan kunci dari permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi. Sebab, persoalan pupuk ini dinilai tidak pernah selesai dari tahun ke tahun.

Orang lain juga bertanya?

"Direncana anggaran tahun 2022, terdapat anggaran Rp150 miliar untuk mengupdate e-RDKK, bimtek evaluasi tentang kelompok, serta verifikasi dan validasi e-RDKK. Nah agar masalah pupuk ke depan dapat diselesaikan, kata kuncinya ada pada penertiban e-RDKK," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, Rabu (9/6).

"Kemarin Kepala Badan BPSDMP mengatakan ditiap daerah itu tiap saat melaporkan posisi data. Itu ada ga data e-RDKK yang valid? Di dalam teori statistik itu tidak ada bahwa data yang disampaikan itu otomatis langsung valid. Mesti dikaji benar validitasnya. Karena disitulah kata kunci persoalan yang akan muncul. Pasti ada kurang, ada lebih," tambah dia.

Validasi Data

Anggota Komisi IV fraksi PAN, Haerudin pun mengkritisi permasalahan data tersebut. Dirinya menyayangkan persoalan data yang tidak valid selalu menjadi permasalahan penyaluran pupuk subsidi. Dia menilai masalah pupuk adalah masalah mekanisme, masalah sistem, masalah proses yang kita buat yang memperumit diri sendiri.

Haerudin menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen membahas rinci permasalahan tersebut dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pupuk sehingga bisa lebih efektif mengevaluasi dan mencarikan solusinya ke depan.

"Apa mungkin kita masih mau keukeuh dengan apa yang hari ini kita terapkan dengan cara memaksakan diri. Karena problem kita sampai hari ini adalah data, tidak ada yang lain," tutupnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Dukung Kementan Hadapi Elnino dengan Pompanisasi
DPR Dukung Kementan Hadapi Elnino dengan Pompanisasi

Menurutnya, pompanisasi adalah jalan keluar dari persoalan yang dihadapi saat ini.

Baca Selengkapnya
Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran, Kementan Terbitkan Permentan No 01 Tahun 2024
Pastikan Pupuk Subsidi Tepat Sasaran, Kementan Terbitkan Permentan No 01 Tahun 2024

Mentan Amran mengungkapkan dalam Permentan 01 Tahun 2024, terdapat penambahan jenis pupuk bersubsidi yaitu pupuk organik.

Baca Selengkapnya
KTNA Dukung Pemerintah Benahi Kebijakan Subsidi Pupuk
KTNA Dukung Pemerintah Benahi Kebijakan Subsidi Pupuk

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menyampaikan dukungannya pada pembenahan subsidi pupuk

Baca Selengkapnya
Satgassus Pencegahan Korupsi Polri: Penyaluran Pupuk Subsidi Sekarang Lebih Mudah dan Akuntabel
Satgassus Pencegahan Korupsi Polri: Penyaluran Pupuk Subsidi Sekarang Lebih Mudah dan Akuntabel

Satuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi (Satgassus) Mabes Polri, Hotman Tambunan mengatakan, masyarakat Indonesia berprofesi petani sangat banyak.

Baca Selengkapnya
Kementan Jamin Akuntabilitas dan Kemudahan Penebusan Pupuk Subsidi
Kementan Jamin Akuntabilitas dan Kemudahan Penebusan Pupuk Subsidi

Kemudahan penebusan pupuk subsidi sangatlah penting agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh petani.

Baca Selengkapnya
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

Baca Selengkapnya
Satgasus Pupuk KPK: iPubers Efektif Mencegah Penyelewengan
Satgasus Pupuk KPK: iPubers Efektif Mencegah Penyelewengan

iPubers juga dianggap memudahkan pengawasan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi.

Baca Selengkapnya
Temuan Mabes Polri saat Pantau Penyaluran Pupuk Subsidi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat
Temuan Mabes Polri saat Pantau Penyaluran Pupuk Subsidi di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat

Tim terdiri dari Hotman Tambunan Ketua Tim, Herbert Nababan Wakil Ketua Tim, anggota Yudi Purnomo Harahap, Yulia Anastasia Fuada, Waldy Gagantika dan Erfina.

Baca Selengkapnya
Alokasi Pupuk di Blora Melimpah, Kementan Permudah Perolehan Subsidi
Alokasi Pupuk di Blora Melimpah, Kementan Permudah Perolehan Subsidi

Kabupaten Blora menerima alokasi pupuk bersubsidi sebesar 126.570 ton, dengan realisasi penyaluran mencapai 58,85%.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras Ono PDIP Cecar Pejabat Kementan soal Pupuk, Petani atau Pemerintah yang Salah?
VIDEO: Keras Ono PDIP Cecar Pejabat Kementan soal Pupuk, Petani atau Pemerintah yang Salah?

Ono menyampaikan aspirasi ini berdasarkan aspirasi dari petani dan kios-kios pupuk.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Ono PDIP Langsung Menohok Keras ke Kementan soal Pupuk, Menteri Keliling Indonesia!
VIDEO: Ono PDIP Langsung Menohok Keras ke Kementan soal Pupuk, Menteri Keliling Indonesia!

Ono menyampaikan ini berdasarkan aspirasi dari petani dan kios-kios pupuk

Baca Selengkapnya
VIDEO: Berapi-Api DPR Dorong Pemerintahan Sistem Komando, Gubernur & Bupati Harus Nurut!
VIDEO: Berapi-Api DPR Dorong Pemerintahan Sistem Komando, Gubernur & Bupati Harus Nurut!

"Tak bisa gubernur, bupati tak mau atau mau. Pemerintahan ini sistem komando kalau perlu,"

Baca Selengkapnya