Anggota DPR Dorong Kementan Segera Tertibkan Data e-RDKK
Merdeka.com - Komisi IV DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) dengan Kementerian Pertanian. Dalam rapat ini, DPR menyoroti soal penyaluran pupuk subsidi. Salah satu fokusnya yaitu Komisi IV DPR RI mendorong penertiban elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) oleh Kementerian Pertanian.
Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Pertanian untuk melakukan penertiban data e-RDKK agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat semakin tepat sasaran.
Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PDIP Sutrisno mengatakan, penertiban data tersebut merupakan kunci dari permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi. Sebab, persoalan pupuk ini dinilai tidak pernah selesai dari tahun ke tahun.
-
Kementan mantapkan penyaluran pupuk subsidi lewat apa? Revisi ini untuk memastikan penyaluran pupuk bersubsidi secara akurat dan tepat sasaran.
-
Kenapa Kementan tambah alokasi pupuk? 'Karena itu kita usulkan alokasi pupuk bersubsidi ditingkatkan dari 4,73 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Kita berupaya terus untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi, sesuai dengan arahan Presiden dan saat ini telah disetujui oleh DPR untuk mengembalikan alokasi pupuk subsidi menjadi 9,55 juta ton,' jelas Mentan Amran, Kamis (2/5/2024).
-
Bagaimana KTNA ingin subsidi pupuk? “Kami setuju dengan Pak Menteri Pertanian, KTNA berharap pendistribusian dari sistem subsidi ini harus tertata dari awal hingga akhir,“
-
Bagaimana cara KKP mendorong usaha pemindangan? Tugas pemerintah bagaimana mendorong usaha ini bisa jalan dan berkembang,“ tuturnya.
-
Bagaimana DPR mendorong kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Namun, saya merasa hal ini justru bukan menjadi penghalang karena penggunaan Dana Desa juga bergantung kreativitas dari kepala desa dalam merumuskan program yang efisien dan tepat sasaran. Bahkan tadi, jika kinerjanya bagus, justru kita mendapatkan alokasi dana tambahan,' ungkap Puteri.
-
Apa tujuan DPR dalam memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Lewat UU ini, pemerintah juga dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, stunting, ketahanan pangan, hingga dana operasional pemerintah desa,' urai Puteri.
"Direncana anggaran tahun 2022, terdapat anggaran Rp150 miliar untuk mengupdate e-RDKK, bimtek evaluasi tentang kelompok, serta verifikasi dan validasi e-RDKK. Nah agar masalah pupuk ke depan dapat diselesaikan, kata kuncinya ada pada penertiban e-RDKK," kata dia dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian, Rabu (9/6).
"Kemarin Kepala Badan BPSDMP mengatakan ditiap daerah itu tiap saat melaporkan posisi data. Itu ada ga data e-RDKK yang valid? Di dalam teori statistik itu tidak ada bahwa data yang disampaikan itu otomatis langsung valid. Mesti dikaji benar validitasnya. Karena disitulah kata kunci persoalan yang akan muncul. Pasti ada kurang, ada lebih," tambah dia.
Validasi Data
Anggota Komisi IV fraksi PAN, Haerudin pun mengkritisi permasalahan data tersebut. Dirinya menyayangkan persoalan data yang tidak valid selalu menjadi permasalahan penyaluran pupuk subsidi. Dia menilai masalah pupuk adalah masalah mekanisme, masalah sistem, masalah proses yang kita buat yang memperumit diri sendiri.
Haerudin menuturkan bahwa pihaknya berkomitmen membahas rinci permasalahan tersebut dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pupuk sehingga bisa lebih efektif mengevaluasi dan mencarikan solusinya ke depan.
"Apa mungkin kita masih mau keukeuh dengan apa yang hari ini kita terapkan dengan cara memaksakan diri. Karena problem kita sampai hari ini adalah data, tidak ada yang lain," tutupnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menurutnya, pompanisasi adalah jalan keluar dari persoalan yang dihadapi saat ini.
Baca SelengkapnyaMentan Amran mengungkapkan dalam Permentan 01 Tahun 2024, terdapat penambahan jenis pupuk bersubsidi yaitu pupuk organik.
Baca SelengkapnyaKontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) menyampaikan dukungannya pada pembenahan subsidi pupuk
Baca SelengkapnyaSatuan Tugas Khusus Pencegahan Korupsi (Satgassus) Mabes Polri, Hotman Tambunan mengatakan, masyarakat Indonesia berprofesi petani sangat banyak.
Baca SelengkapnyaKemudahan penebusan pupuk subsidi sangatlah penting agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh petani.
Baca SelengkapnyaMentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.
Baca SelengkapnyaiPubers juga dianggap memudahkan pengawasan dalam pengelolaan pupuk bersubsidi.
Baca SelengkapnyaTim terdiri dari Hotman Tambunan Ketua Tim, Herbert Nababan Wakil Ketua Tim, anggota Yudi Purnomo Harahap, Yulia Anastasia Fuada, Waldy Gagantika dan Erfina.
Baca SelengkapnyaKabupaten Blora menerima alokasi pupuk bersubsidi sebesar 126.570 ton, dengan realisasi penyaluran mencapai 58,85%.
Baca SelengkapnyaOno menyampaikan aspirasi ini berdasarkan aspirasi dari petani dan kios-kios pupuk.
Baca SelengkapnyaOno menyampaikan ini berdasarkan aspirasi dari petani dan kios-kios pupuk
Baca Selengkapnya"Tak bisa gubernur, bupati tak mau atau mau. Pemerintahan ini sistem komando kalau perlu,"
Baca Selengkapnya