Anggota DPR: Holding Ultra Mikro Harus Jamin Kemudahan Akses Layanan Pembiayaan

Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo menilai pembentukan holding ultra mikro sebagai langkah terobosan yang tepat dalam membangun ekosistem sektor usaha tersebut. Dia pun berharap holding ini mampu memberdayakan usaha mikro, mempercepat laju inklusi keuangan, pembiayaan berkelanjutan, hingga memberikan kemudahan akses layanan keuangan formal bagi industri ultra mikro.

"Tujuan ini sangat baik sekali, tapi perlu diperhatikan agar betul-betul dirasakan masyarakat, maka penurunan biaya dana dan biaya operasional harus ditransmisikan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya penurunan tersebut, tingkat suku bunga bisa turun dan sebagai alternatif pembiayaan sektor formal, di mana saat ini mereka masih bergantung pada rentenir," kata Andreas dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (8/2).

Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan sebanyak 29 juta usaha ultra mukro bisa mendapat fasilitas pembiayaan pada 2024 melalui pembentukan holding ultra mikro. Rencana holdingisasi tersebut nantinya akan melibatkan tiga BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Pegadaian (Persero).

Melalui pembentukan holding ultra mikro, BRI nantinya akan menjadi entitas utama dalam pelaksanaan tata kelola terintegrasi. Menurut paparan Kementerian Keuangan, telah dilakukan asesmen di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), sehingga tidak ada potensi risiko sistemik yang akan ada. Namun, Andreas masih belum melihat penjelasan terkait ini.

"Untuk memastikan tujuan yang baik ini dapat terlaksana, perlu ada kontrak kinerja ketiga entitas holding tersebut. Kemudian, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang juga melakukan pembiayaan ultra mikro juga harus ditentukan arah untuk ke depannya terkait dengan adanya holding ultra mikro yang baru ini," sambung Andreas.

Struktur Transaksi Holding

Ditinjau dari segi struktur transaksi holding, politisi PDI-Perjuangan itu menilai masih adanya pemahaman holding BUMN yang dilakukan pada BUMN itu 100 persen dimiliki pemerintah. Namun sekarang ini, holding dilakukan pada perusahaan terbuka. Untuk itu, pesan Andreas transparansi terhadap ketentuan yang terdapat pada perusahaan terbuka harus menjadi perhatian.

"Merujuk POJK 14/2015 terkait penambahan modal terhadap perusahaan terbuka, penyetoran modal dapat dilakukan melalui bank dengan sejumlah ketentuan yakni terkait langsung dengan penggunaan dana dan menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar. Karenanya harus diyakinkan bahwa nanti hasil right issue dari pemegang saham independen/ minoritas betul-betul dipakai modal kerja dari pengembangan sektor tersebut," jelas legislator dapil Jawa Timur V itu.