Anggota DPR kritik pemerintah larang truk barang beroperasi Lebaran

Merdeka.com - Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bambang Haryo Soekartono, menyayangkan kebijakan pemerintah menghentikan angkutan logistik untuk seluruh Indonesia pada H-7 sampai H+7. Di seluruh dunia, menurutnya, angkutan barang saat terjadi 'peak season' tidak boleh berhenti.

Dia meminta pemerintah seharusnya bisa mengelola angkutan barang selama arus mudik dan balik sehingga tak hanya memperlancar pergerakan masyarakat namun juga tidak merugikan pengusaha.

Bambang mengatakan pemerintah bisa saja melakukan pengaturan jumlah angkutan truk yang beroperasi di Pantai Utara Jawa dan tidak perlu melakukan pelarangan operasi secara menyeluruh.

"Sebetulnya, yang jadi masalah hanya di Pantura. Tapi di luar pulau Jawa sama sekali tidak terkendala. Pemerintah tinggal mengatur jumlah demand truk di Pantura dan tidak mengatur yang ada di Indonesia," katanya seperti dikutip dari Antara, Jakarta, Kamis (8/6).

Bambang mengkhawatirkan dampak penghentian ini bisa mendorong inflasi barang karena kelangkaan transportasi logistik.

Transportasi logistik akan menumpuk sebelum H-7 dan setelah H+7, ini juga bisa mengakibatkan terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Suplai yang kurang, kata Bambang, akan mendongkrak tarif transportasi jadi lebih tinggi.