Anggota DPR Minta Pemerintah Tegas Liburkan Pabrik saat Penerapan PSBB
Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Obon Tabroni menyebut bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak akan efektif jika masih ada perusahaan beroperasi. Sebab, saat perusahaan tidak diliburkan, otomatis buruh akan keluar rumah untuk bekerja.
"Supaya physical distancing efektif, maka pemerintah harus bersikap tegas dengan meliburkan pabrik-pabrik, seperti halnya meliburkan sekolahan," kata Obon Tabroni melalui keterangan tertulis pada Senin (13/4).
Obon menyebut, saat ini banyak buruh yang terpapar virus corona, bahkan sudah jatuhnya korban meninggal dunia dari kalangan buruh.
-
Apa dampak pandemi Covid-19? Pandemi Covid-19 mengubah tatanan kesehatan dan ekonomi di Indonesia dan dunia. Penanganan khusus untuk menjaga keseimbangan dampak kesehatan akibat Covid-19 serta memulihkan ekonomi harus dijalankan.
-
Kapan kasus Covid-19 meningkat? Kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kenapa kasus Covid-19 naik? Kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Siapa yang terkena dampak penyakit? Lebih dari 95 siswi di SMU St. Theresa's Eregi Girls Ibu Kota Nairobi, Kenya menderita penyakit misterius sehingga sekolah terpaksa ditutup sementara.
-
Siapa saja yang terdampak Pegawai Konveksi di Jakbar terjatuh? 'Sedang bekerja menaikan barang dari lantai 1 ke lantai 5, lift tersebut mengalami overload,' kata Ade Ary dalam keteranganya, Selasa (3/9).
-
Siapa yang terdampak kabut asap? Dampak kabut asap dapat memperburuk kondisi penderita asma dan penyakit paru obstruktif kronis (PPOK).
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyoroti perusahaan otomotif di Tanah Air, khususnya yang memproduksi barang jadi karena masih mempekerjakan buruh di tengah ancaman virus corona. Padahal di beberapa negara yang juga mempunyai pabrik otomotif misalnya Filipina, Malaysia, dan Thailand, telah meliburkan pekerjanya.
"Kalau produksi otomotif yang barang jadi masih beroperasi, maka vendor-vendor yang memproduksi sparepart juga tetap berjalan. Sebab kalau vendor berhenti, dia akan kena penalti," lanjut Obon.
Pun dengan perusahaan elektronik dan lainnya, yang terhubung aturan serikat satu sama lain. Di mana vendor tidak bisa serta merta menghentikan aktivitas produksi perusahaan.
Dirinya juga meminta perusahaan untuk membayar penuh upah buruh yang terpaksa diliburkan. Sebab, tidak terbesit keinginan buruh untuk meliburkan diri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebijakan WFH hanya berlaku bagi pegawai PNS/ASN. Hal ini tentu menimbulkan kecemburuan sosial antara PNS dan pegawai swasta.
Baca SelengkapnyaDaniel mengatakan, kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara.
Baca SelengkapnyaKini, industri tembakau tengah menghadapi berbagai tantangan, termasuk terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi juga menduga pabrik sepatu bata tutup karena kurang efisiensi.
Baca SelengkapnyaDari tahun 2000 hingga 2016, kematian akibat penyakit jantung meningkat sebesar 42 persen dan stroke sebesar 19 persen akibat jam kerja yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaAdvokasi terhadap Industri Hasil Tembakau menjadi agenda prioritas demi menjaga keberlangsungan hidup para pekerja
Baca SelengkapnyaPHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.
Baca SelengkapnyaBuruh merasa selama ini aspirasinya tidak didengar hingga memicu demo ratusan massa di Kemenkes.
Baca SelengkapnyaPasalnya, dalam beberapa waktu terakhir kualitas udara di Jakarta sempat menduduki rangking satu terburuk dari seluruh kota di dunia.
Baca SelengkapnyaData Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI, Jakarta menjadi provinsi penyumbang kasus tertinggi PHK.
Baca SelengkapnyaPemprov Jawa Tengah mengklaim mengantisipasi agar tak lagi ada PHK massal ke depannya.
Baca Selengkapnya