Anggota DPR: Perusahaan BUMN 'Berdarah-darah' Jalankan Penugasan Pemerintah
Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid menilai perusahaan BUMN lebih senang menjalankan aksi korporasi yang murni secara bisnis ketimbang melakoni penugasan dari pemerintah.
Meski telah mendapatkan penyertaan modal negara (PMN), BUMN seolah dipaksa untuk 'berdarah-darah' dalam menjalankan tugasnya.
"Karena ini dipaksa untuk melaksanakan investasi, maka mau tidak mau mereka 'berdarah-darah', bukunya jadi 'merah', banyak mereka yang 'berpuasa'. Sebenarnya dari sisi pekerjaan untung, tapi akibat investasi jadi rugi," ujar Nusron dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN secara daring, Kamis (8/7).
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
-
Bagaimana BUMN mendapatkan PMN non tunai? PMN Non Tunai TA 20241) PT. Hutama Karya (Persero) berupa Barang Milik Negara dengan nilai wajar sebesar Rp1,93 triliun2) PT. Len Industri (Persero) berupa konversi utang sebesar Rp649 miliar3) PT. Bio Farma (Persero) berupa BMN dengan nilai wajarRp68 miliar 4) PT. Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,22 triliun5) PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp24 miliar6) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp367 miliar7) Perum DAMRI berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp460 miliar8) Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp301 miliar 9) PT. Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp4,18 triliun10) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp828 miliar11) Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,10 triliun12) PT. Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp3,34 triliun
-
Mengapa Kementan gencar menyalurkan pompanisasi? Memasuki musim tanam berikutnya, Mentan Amran saat ini tengah gencar menyalurkan pompanisasi ke wilayah sentra produksi khususnya di area Jawa, karena pompanisasi diyakini tidak hanya efektif meningkatkan hasil pertanian, tetapi juga terbukti memberi manfaat ekonomi bagi petani.
Nusron mengatakan, dirinya mendukung penyertaan modal yang diberikan kepada BUMN berupa PMN untuk menggarap pembangunan strategis
Namun, jika BUMN diberi kesempatan untuk memilih, menurutnya, mereka akan lebih setuju dan senang pendekatan bisnis murni.
Dirinya berpendapat, penugasan pemerintah seharusnya tidak dibebankan kepada BUMN, melainkan kepada kementerian teknis.
BUMN tidak perlu sampai menjadi investor, namun dapat cukup menjadi kontraktor dalam setiap penugasan pemerintah. Skema ini juga dinilai akan membuat kinerja keuangan BUMN lebih sehat.
"Ini seharusnya lebih masuk dan lebih simpel seandainya proyek ini dilakukan dalam bentuk pendekatan proyek pemerintah seperti dilakukan Kementerian PUPR atau kementerian lain, murni tidak menjadi investment tapi murni menjadi kontraktor atau hanya jasa dalam hal itu. Itu lebih menguntungkan," papar Nusron.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca SelengkapnyaTransformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh BUMN perlu dilakukan dengan perencanaan matang.
Baca SelengkapnyaPenyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca SelengkapnyaHusein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Fraksi PDIP Deddy Sitorus menyinggung banyaknya koboi bermunculan jelang pergantian pemerintahan ini.
Baca SelengkapnyaMufti Anam mencecar keras Menteri BUMN Erick Thohir terkait kinerja banyak perusahaan pelat merah
Baca SelengkapnyaMerespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca SelengkapnyaMenteri BUMN, Erick Thohir menjelaskan alasan banyak perusahaan BUMN menggarap proyek pemerintah pusat.
Baca SelengkapnyaSaat ini, bank pemerintah adalah bank yang paling berpengaruh dalam industri perbankan Indonesia.
Baca SelengkapnyaDalam rapat, Anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto, menyebut ke depan Menteri BUMN Erick Thohir makin banyak alami tekanan.
Baca SelengkapnyaDPR mendukung upaya Pertamina memperluas distribusi BBM hingga pelosok Nusantara.
Baca SelengkapnyaBUMN juga harus memperhatikan peran pembagunan ke Indonesia.
Baca Selengkapnya