Anggota DPR Sebut Masalah Garuda Indonesia Akibat Pencairan Dana Talangan Tak Optimal

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menilai Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak optimal dalam mendukung penyelamatan Garuda Indonesia. Ini terlihat dari dana talangan pemerintah untuk perseroan sebesar Rp 8,5 triliun yang disepakati pada tahun lalu, saat ini hanya cair Rp 1 triliun.

"Kami sudah mencarikan solusi bersama tahun lalu itu kita komisi VI dan kementerian BUMN menyetujui pinjaman Rp 8,5 triliun ke Garuda Indonesia, tapi faktanya yang cair itu Rp 1 triliun oleh Menkeu. Jadi saya juga bingung, komisi VI DPR sepakat dengan menteri BUMN, eh tiba-tiba Menkeu hanya menurunkan Rp 1 triliun, yang akhirnya menyebabkan permasalahan Garuda ini semakin berdarah darah," ungkap Andre dalam rapat kerja Menteri BUMN, Erick Thohir, dengan Komisi VI DPR RI pada Kamis (3/6).

Dia pun meminta Kementerian BUMN untuk mengingatkan Menteri Sri Mulyani terkait hal itu, serta agar dibahas di rapat terbatas untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Dia mengingatkan jangan sampai kesepakatan antara Komisi VI dan Menteri BUMN tidak bisa dilaksanakan karena Menteri Keuangan.

Pemerintah dinilai harus total dalam membantu Garuda Indonesia mencari solusi. Oleh sebab itu harus ada sinergi antara kementerian terkait.

"Kalau pemerintah mau mendukung sepenuhnya, ya dukung jangan di depan mendukung, tapi di belakang setengah hati. Menteri BUMN pasang badan, Menteri Keuangan tidak," tuturnya.

Andre pun mengimbau serikat pekerja Garuda Indonesia agar terus mendorong Kementerian Keuangan. "Itu yang saya sampaikan ke serikat pekerja Garuda. Kalau mau demo ya jangan Menteri BUMN dan Komisi VI, tapi Menkeu juga didemo. Jadi tolong kita cari solusi yang terbaik dan harapan saya, pak mentri bisa selesaikan," ungkapnya.

Dana Talangan Garuda Indonesia Rp8,5 Triliun Cair Akhir 2020

PT Garuda Indonesia Tbk akan menerbitkan obligasi wajib konversi atau mandatory convertible bond (MCB) sebesar Rp8,5 triliun secara bertahap. Surat utang tersebut ditargetkan selesai paling lambat akhir tahun ini.

Ini berarti, Garuda Indonesia akan mendapatkan dana talangan dari pemerintah pada tahun ini. Dana talangan itu diimplementasikan lewat skema OWK dan tenor paling lama 7 tahun.

"Saat ini terus dilakukan melalui komunikasi intensif bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) perihal rencana tahapan penerbitan OWK tersebut yang kami harapkan dapat segera terealisasi jelang akhir tahun ini," ujar Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia, Prasetio dalam pernyataannya, Rabu (16/12).

Dia menyebut, dana itu diperlukan untuk terus memperkuat upaya akselerasi pemulihan kinerja Perseroan dengan fokus utama pada penyelarasan strategi Perseroan melalui optimalisasi pangsa pasar domestik maupun lini bisnis penunjang, seperti kargo udara, umrah dan perluasan portofolio bisnis anak usaha.

Sedangkan terkait restrukturisasi utang, kata Prasetio, pada prinsipnya akan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama kreditur dan mitra kerja. Antara lain, dengan memperhatikan kemampuan cash flow perusahaan.

"Dalam proses restrukturisasi ini, Perseroan senantiasa mengedepankan semangat sinergitas BUMN maupun bersama mitra kerja dengan memastikan bahwa pembayaran kewajiban bunga berjalan lancar dengan mengedepankan prinsip efisiensi biaya operasional secara menyeluruh dan mengoptimalisasi struktur biaya dari biaya tetap menjadi biaya variabel sesuai dengan kinerja operasi," ungkap dia mengakhiri.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6