Anggota DPR Sebut Pembentukan Kementerian Investasi Tak Selesaikan Masalah
Merdeka.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mardani Ali Sera menilai rencana pemerintah membentuk Kementerian Investasi hanya memindahkan akar masalah tanpa menyelesaikan masalah. Menurutnya, ada atau tak ada kementerian khusus tidak memberi pengaruh pada investasi selama akar masalah tidak diselesaikan.
"Terkait Kementerian Investasi, jangan buruk rupa cermin dibelah. Ada rumah bocor, sofanya digeser. Memang sofanya tidak basah tapi bocornya tetap," ujarnya dalam diskusi online, Jakarta, Jumat (16/4).
Mardani mengatakan, hingga kini setidaknya ada tiga masalah mendasar untuk menarik investasi masuk ke dalam negeri. Pertama, Indonesia tidak memiliki penegakan hukum yang kokoh.
-
Kenapa minat investor asing menurun di sektor keuangan Indonesia? Menurunnya minat investor asing terhadap sektor keuangan Indonesia disebabkan oleh sentimen peningkatan yield surat utang di Amerika Serikat dan tren suku bunga tinggi di sejumlah bank sentral negara maju. Akibatnya, kebutuhan likuiditas pemerintah dan pelaku usaha akan menjadi sangat kompetitif dan berbiaya mahal,' ucap Said.
-
Apa yang terjadi di Indonesia? Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan dalam sepekan ke depan hampir seluruh wilayah di Indonesia akan dilanda suhu panas.
-
Siapa yang sebut hukum di Indonesia terguncang? Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim menyebut, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres menjadi persoalan serius terkait hukum di Indonesia.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Mengapa Jakarta butuh investasi? Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan DKI Jakarta.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
"Jadi investasi itu bukan karena ada kementerian, bukan karena adanya undang-undang tapi karena penegakan hukumnya punya kekokohan yang stabil, ada korupsi rendah dan ada birokrasi yang melayani. Tiga ini belum ada," jelasnya.
Mardani menceritakan, pada saat pandemi banyak perusahaan Amerika Serikat merelokasi pabrik. Namun tak satu pun yang memilih Indonesia sebagai daerah tujuan berinvestasi.
"Waktu pandemi Amerika Serikat, merelokasi industrinya sebagian besar ke Vietnam, Thailand atau Malaysia nggak ada ke Indonesia. Padahal kita sudah buka pintu, Indonesia for sale, bahasanya. Jadi buat saya ini kesalahan fundamental dalam membedakan mana fakta, mana fenomena, mana akar masalah," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Lanjut Mahfud, ada orang yang mau berinvestasi dengan prospek yang besar atau gede.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaMenteri Investasi Bahlil Lahadalia rapat dengan Komisi VI DPR, Selasa (11/6).
Baca SelengkapnyaJika kepercayaan para investor meningkat, secara otomatis akan meningkatkan nilai modal asing yang akan masuk.
Baca SelengkapnyaPernyataan itu bukan tanpa bukti. Mahfud mengaku sering mendapat keluhan dari investor.
Baca SelengkapnyaUpaya perbaikan iklim investasi secara terus menerus mesti dilakukan agar pertumbuhan investasi dan perkonomian tidak terhenti.
Baca SelengkapnyaEkonomi hijau dinilai sebagai solusi dari sistem ekonomi eksploitatif yang selama ini cenderung merusak lingkungan.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut penegakan hukum kerap dilakukan sembunyi-sembunyi alias slintutan.
Baca SelengkapnyaPeluang Indonesia menjadi negara maju sangat besar jika masyarakatnya lebih banyak lagi yang berpendidikan tinggi
Baca SelengkapnyaSuara rakyat yang merupakan roh demokrasi dinilai semakin tidak terdengar ke telinga elit penguasa.
Baca SelengkapnyaCak Imin menegaskan dalam kepemimpinannya nanti bersama Anies Baswedan, harus dilandasi pada objektifitas, kalkulatif dan memahami skala prioritas.
Baca SelengkapnyaIndonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan ekonomi hijau.
Baca Selengkapnya