Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Anggota DPR soal IPO PGE: Perusahaan Lebih Terbuka dan Transparan

Anggota DPR soal IPO PGE: Perusahaan Lebih Terbuka dan Transparan Ilustrasi Migas. shutterstock.com

Merdeka.com - Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyebut bahwa penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) sangat positif bagi perusahaan. Menurut dia dengan menjadi perusahaan terbuka maka PGE wajib menerapkan prinsip transparansi atau keterbukaan sehingga kinerja perusahaan pun akan meningkat dan lebih efisien.

"Makanya, jika terdapat pihak-pihak yang menolak IPO PGE, justru bisa dinilai tidak menghendaki PGE lebih transparan dan lebih efisien. Dan saya duga, memang ada yang menghendaki kondisi demikian,” kata Andre Rosiade dikutip dari Antara, Kamis (16/2).

Dengan prinsip keterbukaan, semua pihak bisa menilai kinerja PGE karena tak ada yang bisa ditutup-tutupi sehingga ini sekaligus mencegah penyelewengan di dalam perusahaan.

Orang lain juga bertanya?

Terkait isu privatisasi yang diusung beberapa pihak, menurut Andre juga mengada-ada, karena saham yang dilepas ke publik sangat kecil, hanya sekitar 25 persen. Dengan demikian, tidak ada perpindahan kepemilikan dari Pertamina ke pihak swasta/asing. Garis kebijakan perusahaan dan kontrol organisasi juga sepenuhnya berada di tangan Pertamina.

Menurut dia, banyak BUMN yang sukses di lantai bursa seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, Bukit Asam, Aneka Tambang dan lain-lain.

"Mereka tetap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Artinya, kepemilikan tetap oleh negara. Tidak ada kepemilikan yang beralih ketika mereka menjadi perusahaan terbuka. Nah, begitu juga dengan PGE, tidak akan ada kepemilikan yang berubah. Jangan lupa, saham yang dilepas PGE juga hanya 25 persen," katanya.

Andre menyatakan IPO dibutuhkan PGE sebab investasi panas bumi membutuhkan dana besar. Melalui IPO, PGE akan memperoleh dana besar yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja, bukan dalam bentuk pinjaman.

"Dengan demikian pula, tidak ada kewajiban PGE untuk mengembalikan dana tersebut. Kalau pinjam bank, kan harus mengembalikan. Tetapi ini kan tidak. Hanya sharing keuntungan saja seiring dengan sharing risiko tentunya," ujarnya.

IPO merupakan mekanisme yang lazim dilakukan perusahaan dan sudah banyak kisah sukses, baik di Indonesia maupun di dunia.

"Dalam konteks ini IPO akan memiliki banyak manfaat. “Tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk Negara dan masyarakat," tutupnya. (mdk/idr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Begini Upaya BUMN Indonesia Re Jalankan Transparansi Bisnis untuk Tingkatkan Kepercayaan Investor dan Masyarakat
Begini Upaya BUMN Indonesia Re Jalankan Transparansi Bisnis untuk Tingkatkan Kepercayaan Investor dan Masyarakat

perusahaan menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk mempersiapkan layanan informasi publik yang terintegrasi di Indonesia Re Group.

Baca Selengkapnya
Jalankan Arahan Erick Thohir, PTPN III Dorong Transparansi Agar Masyarakat Bisa Kawal Aksi Korporasi
Jalankan Arahan Erick Thohir, PTPN III Dorong Transparansi Agar Masyarakat Bisa Kawal Aksi Korporasi

Dengan membuka akses informasi yang relevan, seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dapat membantu mengawal transformasi.

Baca Selengkapnya
Transparansi dan Keterbukaan Jadi Kunci Pemulihan Kepercayaan Investor Kripto
Transparansi dan Keterbukaan Jadi Kunci Pemulihan Kepercayaan Investor Kripto

Pasca insiden peretasan, perusahaan berhasil memulihkan kepercayaan pengguna dengan total volume transaksi yang terus meningkat

Baca Selengkapnya
Strategi Peruri Dukung Transparansi dan Tingkatkan Kepercayaan Pemangku Kepentingan
Strategi Peruri Dukung Transparansi dan Tingkatkan Kepercayaan Pemangku Kepentingan

Informasi tersebut disebarkan selama tidak bersifat rahasia dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat.

Baca Selengkapnya
Ketua OJK Pastikan Usut Tuntas Kasus Gratifikasi IPO BEI
Ketua OJK Pastikan Usut Tuntas Kasus Gratifikasi IPO BEI

Dia mengapresiasi langkah tegas Bursa Efek Indonesia tersebut.

Baca Selengkapnya
Dirut Pupuk Kaltim Buka-bukaan soal Strategi Menjaga Keberlanjutan dan Ketahanan Perusahaan
Dirut Pupuk Kaltim Buka-bukaan soal Strategi Menjaga Keberlanjutan dan Ketahanan Perusahaan

Pupuk Kaltim mengembangkan inovasi dalam penyusunan laporan tahunan, yang tidak hanya berfokus pada penyajian data.

Baca Selengkapnya
Perseroan Terbatas adalah Badan Usaha dengan Perlindungan Hukum, Ini Penjelasannya
Perseroan Terbatas adalah Badan Usaha dengan Perlindungan Hukum, Ini Penjelasannya

Sebagai salah satu jenis bisnis di Indonesia, Perseroan Terbatas cukup berkembang.

Baca Selengkapnya
KPK Cegah Dua Orang Bepergian Keluar Negeri, PGN Respons Begini
KPK Cegah Dua Orang Bepergian Keluar Negeri, PGN Respons Begini

PGN siap bekerja sama dengan KPK dan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan

Baca Selengkapnya
Manajemen Anti Penyuapan PHR Dinilai Setara dengan Perusahaan Migas Internasional
Manajemen Anti Penyuapan PHR Dinilai Setara dengan Perusahaan Migas Internasional

Diharapkan para mitra kerja PHR bisa bersinergi dan berkolaborasi demi mendukung terciptanya kinerja yang produktif, andal, dan selamat.

Baca Selengkapnya
Dukung Transparansi Pembangunan Infrastruktur, Begini Langkah Diambil BUMN Hutama Karya
Dukung Transparansi Pembangunan Infrastruktur, Begini Langkah Diambil BUMN Hutama Karya

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Arya Sandhiyudha menyatakan bahwa keterbukaan informasi adalah hak seluruh warga negara.

Baca Selengkapnya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
Waskita Karya Kini Lebih Selektif Pilih Proyek, Terutama Hal Kepastian Pembayaran
Waskita Karya Kini Lebih Selektif Pilih Proyek, Terutama Hal Kepastian Pembayaran

Waskita Karya telah bekerjasama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) & Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Selengkapnya