Anggota DPR: Tak Benar Pembangunan Infrastruktur Pakai Dana BPJS

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni membantah bahwa dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Masyarakat diminta cerdas mengonsumsi informasi yang bertujuan memecah belah bangsa, terlebih menjelang Pemilu Serentak 2019.

"Saya pastikan itu hoax," tandas Sahroni saat merespon pertanyaan warga seputar penggunaan dana BPJS untuk pembangunan infrastruktur, Rabu (27/2).

Mantan Anggota Komisi XI ini menuturkan, pemerintah telah membangun jalan baru sepanjang 2.650 kilometer (km), jalan tol 1.000 km, serta pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km. Tak hanya infrastruktur jalan, pembangunan jalur kereta api juga digarap sepanjang 3.258 km di pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, hingga Kalimantan.

Di sektor udara, pemerintah juga membangun 15 bandara baru dan pengadaan 20 pesawat perintis. Demikian halnya di sektor laut membangun 24 pelabuhan baru, pengadaan 26 kapal barang perintis, serta pengadaan kapal ternak dan 500 unit kapal rakyat.

"Ini semua tujuannya untuk pemerataan pembangunan. Seluruh rakyat merasakan pembangunan, tidak lagi hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa," kata Sahroni.

Untuk merealisasi pembangunan infrastruktur tersebut pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menggelontorkan dana sebesar Rp 4.700 triliun.

Sahroni merinci sumber pembiayaan diperoleh dari APBN, pengampunan pajak (tax amnesty), kerja sama dengan investor asing dan utang luar negeri.

"Kontribusi dari APBN sebanyak 41,3 persen atau sebesar Rp 1.941 triliun. Kemudian BUMN sebesar 22 persen atau 1.034 triliun, dan kontribusi swasta sebesar 36,7 persen atau senilai Rp 1.725 triliun. Jadi nggak ada dana BPJS yang dipakai untuk pembangunan infrastruktur," jelasnya.

Sahroni lebih jauh mengingatkan masyarakat untuk cerdas dan bijak mencerna informasi dari sosial media yang kerap dipertanyakan validitas datanya. "Seringkali informasi di medsos itu bertujuan memecah belah kita untuk kepentingan politik sesaat. Mari bapak dan ibu kita bijak mencerna informasi," imbuhnya.

Hal senada disampaikan Sahroni di Kompleks UKA Rt 16 Rw 08, Koja, Jakarta Utara. Dia mengingatkan masyarakat berkoordinasi dengan perangkat RT atau RW untuk mencari solusi atas tersendatnya pelayanan kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak jalan, KJP, BPJS dan ragam persoalan lainnya.