Follow
Anggota DPR Tanya Sri Mulyani soal Rencana Penerapan PPN untuk Produk Sembako
Merdeka.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan usulan pagu indikatif Kemenkeu Tahun Anggaran 2022 kepada Komisi XI hari ini, Kamis (10/6). Di tengah-tengah Rapat Kerja (Raker), beberapa anggota Komisi XI mempertanyakan soal wacana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako.
Salah satunya anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo. Dia mempertanyakan soal PPN sembako dan beredarnya Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) di masyarakat.
"Saya dihujani oleh WA dan SMS, bahkan telepon mengenai rencana Kemenkeu tentang PPN terhadap sembako. Saya katakan bahwa sampai saat ini kami belum terima draf resmi dari pemerintah," kata Andreas dalam Raker dengan Kemenkeu pada Kamis (10/6).
-
Kris Dayanti, anggota DPR, fokus urus apa? Kris Dayanti, saat menjadi anggota DPR RI, menjabat di Komisi IX yang mengurusi kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan.
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
Dia pun meminta Sri Mulyani untuk bisa menjelaskan rencana tersebut kepada para anggota dewan.
"Dalam hal ini dalam membangun kemitraan yang baik, kami ingin meminta klarifikasi kenapa ini muncul," sambungnya.
Hal serupa juga disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR, Puteri Anetta Komarudin. Dia berharap pemerintah tidak memberatkan masyarakat dengan pengenaan pajak baru terutama di kondisi pandemi Covid-19 saat ini.
"Yang ingin kami sampaikan adalah semestinya ketika dampak pandemi dirasakan berbagai level masyarakat, kita optimalisasi penerimaan negara bukan dari barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok mereka. Walaupun ini belum sampai ke pembahasan, makanya kita menunggu klarifikasi dari Menkeu," tutur Puteri.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Prabowo dan Sri Mulyani memang rutin bertemu untuk membicarakan situasi ekonomi dan keuangan ke depan.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Ono Surono mempertanyakan masalah subsidi pupuk kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Rabu (13/3).
Baca Selengkapnya
Ono menyampaikan aspirasi ini berdasarkan aspirasi dari petani dan kios-kios pupuk.
Baca Selengkapnya
Ono menyampaikan ini berdasarkan aspirasi dari petani dan kios-kios pupuk
Baca SelengkapnyaSikap bungkam Sri Mulyani terkait isu kenaikan PPN 12 persen bukan hal yang baru. Sejak isu ini mencuat, ia cenderung memilih diam ketika ditanya.
Baca Selengkapnya
Ada beberapa hal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih dikoordinasikan dengan tim presiden terpilih.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Novita Wijayanti mengungkapkan, PDIP mengusulkan dan memutuskan PPN 12 persen.
Baca Selengkapnya
Hal itu sebagai upaya melancarkan alur pendistribusiannya tepat sasaran ke masyarakat.
Baca Selengkapnya
Pimpinan dan anggota DPR bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 12 persen.
Baca Selengkapnya
Pertemuan sendiri dilanjutkan dengan pembahasan RAPBN 2025 yang akan segera disahkan oleh DPR RI.
Baca Selengkapnya
PPN 12 persen hanya berlaku untuk konsumen yang membeli barang-barang yang masuk dalam kategori mewah.
Baca Selengkapnya
Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah.
Baca Selengkapnya