Anggota Komisi XI DPR Tak Yakin Transaksi Janggal Kemenkeu Capai Rp349 T
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng mengaku tidak yakin keterlibatan pegawai Kementerian Keuangan dalam transaksi janggal sebesar Rp349 triliun. Nilai tersebut merupakan akumulasi transaksi periode 2009-2023.
"Menurut saya kalau Rp349 triliun, saya enggak terlalu percaya, saya enggak yakin uang besar dimainkan oleh Departemen Keuangan," ujar Mekeng saat rapat bersama Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (27/3).
Sepanjang pengetahuan politikus Golkar tersebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memanggil individu atau pihak yang dianggap melakukan transaksi janggal, untuk meminta klarifikasi transaksi itu. Narasi transaksi janggal hingga ratusan triliun, dan melibatkan pegawai Kementerian Keuangan hanya untuk mendiskreditkan marwah instansi.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang dicurigai menampung hasil korupsi? Pihak Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan karena status Sandra Dewi sebagai istri Harvey, yang diduga terlibat dalam menampung uang hasil korupsi, meskipun Sandra Dewi telah memiliki dua orang anak.
-
Kasus korupsi apa yang sedang diusut Kejagung? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022. Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus rasuah impor emas, yakni perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022.
-
Siapa yang terbukti bersalah dalam korupsi Kementan? 'Untuk terdakwa Syahrul Yasin Limpo, mengadili, satu, menyatakan terdakwa Syahrul Yasin Limpo di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut,' kata hakim ketua di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (11/7).
-
Apa yang diselidiki KPK? Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyelidiki dugaan kasus korupsi pengadaan lahan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Namun, Mekeng menegaskan transaksi janggal sebesar Rp3,3 triliun yang diduga dilakukan pegawai Kementerian Keuangan, patut diperhatikan. "Menurut hemat saya ini hanya mendiskreditkan Departemen Keuangan, saya enggak yakin Departemen Keuangan sampai bermain seperti hal-hal kecil seperti ini tapi kalau yang Rp3,3 triliun itu perlu diperhatikan, itu bisa terjadi," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa total transaksi Rp349 triliun yang dinilai janggal, hanya Rp3,3 triliun yang berkaitan langsung dengan pegawai Kementerian Keuangan.
"Jadi yang benar-benar nanti berhubungan dengan Pegawai Kemenkeu itu Rp3,3 triliun. Ini 2009 hingga 2023," ujar Sri Mulyani, Senin (27/3).
Dia menjelaskan angka Rp349 triliun merupakan total transaksi yang dianalisa oleh PPATK periode 2009-2023. Laporan tersebut ada yang disampaikan PPATK ke Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penanganan transaksi janggal di Kemenku dilakukan KPK, Polri dan Kejaksaan
Baca SelengkapnyaTidak hanya meningkat, PPATK juga menemukan transaksi tak sesuai dengan profil dan di luar kebiasaan.
Baca SelengkapnyaRupanya ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Menkeu Sri Mulyani adanya skandal emas di Bea Cukai.
Baca SelengkapnyaTerdiri dari anggota DPR RI, DPRD dan Sekretariat Kesekjenan
Baca SelengkapnyaMahfud MD membagi empat golongan dalam penanganan kasus TPPU di Kemenkeu senilai Rp349 triliun.
Baca SelengkapnyaDana itu diduga untuk penggalangan suara pada pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaGhufron menyebut akan mendalaminya usai menerima laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Baca SelengkapnyaBareskrim Polri berkoordinasi dengan PPATK soal temuan transaksi mencurigakan mengalir ke caleg dan partai politik.
Baca SelengkapnyaAngka transaksi mencurigakan tersebut mencapai triliunan rupiah dari ribuan nama.
Baca SelengkapnyaMKD mengklaim, hanya dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diduga terlibat atau bermain judi online.
Baca SelengkapnyaMahfud memastikan akan mengikuti perkembangan dugaan kasus tersebut dalam kapasitasnya sebagai Menko Polhukam.
Baca SelengkapnyaPegawai KPK diduga menerima pungli mulai dari Rp1 juta sampai Rp500 juta
Baca Selengkapnya