Follow
Angkat Ngabalin jadi komisaris AP I, Menteri Rini pastikan sudah lewati uji kelaikan
Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno merombak susunan direksi dan dewan komisaris PT Angkasa Pura I (Persero). Dari hasil perombakan ini, terdapat satu nama yang menjadi sorotan yakni Ali Mochtar Ngabalin yang sebelumnya menjabat sebagai Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan.
Menteri Rini mengatakan, keputusan Kementerian BUMN untuk menjadikan Ngabalin sebagai komisaris baru tersebut sudah melewati beberapa proses tahapan. Dirinya menilai, Ngabalin cukup memiliki wawasan yang luas sehingga laik menempati posisi barunya.
"(Ngabalin jadi komisaris?). Kenapa tidak? Sudah ada proses kompentensi, selalu diproses di kementerian kan selalu ada proses. Memberikan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat itu yang utama," ujarnya saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (19/7).
-
Mengapa Tanri Abeng ditunjuk jadi Menteri BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Siapa yang menunjuk Tanri Abeng menjadi Menteri BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Kapan Tanri Abeng menjabat Menteri BUMN? Selanjutnya pada tahun 1998 ia ditunjuk oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN dan dilanjutkan dengan jabatan yang sama di Kabinet Reformasi Pembangunan pimpinan Presiden Habibie.
-
Bagaimana Rizal Ramli bisa jadi Menteri? Prestasinya yang bagus di Bulog, membuat presiden Gusdur ketika itu mengangkatnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Agustus 2000 dan segera mencanangkan kebijakan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi.
-
Siapa yang mengisi posisi Menteri ATR/BPN? Posisi Menteri ATR/BPN yang ditinggalkan Hadi kemudian diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Kita melihat Ngabalin sebagai orang yang mempunyai wawasan yang luas itu akan memberikan benefit yang luas terhadap AP I," tambahnya.
Selain Ngabalin, Menteri BUMN juga menunjuk Djoko Sasono menjadi Komisaris Utama perusahaan menggantikan Andi Widjajanto yang sebelumnya diangkat menjadi Komisaris Utama Angkasa Pura I pada 4 April 2017.
Kemudian, Tri Budi Satriyo diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris menggantikan Boy Syahril Qamar yang telah menjabat sebagai Komisaris Independen Angkasa Pura I sejak 7 April 2014.
Keputusan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Angkasa Pura I (Persero) Nomor SK-210MBU/07/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen PT Angkasa Pura I (Persero) tanggal 19 Juli 2018.
Penyerahan salinan surat keputusan tersebut dilakukan oleh Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan II Kementerian BUMN Wien Irwanto kepada pejabat Komisaris baru yang dihadiri oleh jajaran Direksi dan Komisaris Angkasa Pura I beserta pejabat Kementerian BUMN.
Adapun susunan Dewan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero), saat ini yaitu:
1. Komisaris Utama: Djoko Sasono
2. Anggota Dewan Komisaris: Harry Z. Soeratin
3. Anggota Dewan Komisaris: Suprasetyo
4. Anggota Dewan Komisaris: Ali Mochtar Ngabalin
5. Anggota Dewan Komisaris: Tri Budi Satriyo
6. Anggota Dewan Komisaris Independen: Anandy Wati
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mereka yang duduk di kursi komisaris adalah orang yang dianggap negara memiliki kemampuan mumpuni.
Baca Selengkapnya
JK menilai Anies sebagai tokoh berpengalaman menjadi pemimpin dan figur berintegritas.
Baca Selengkapnya
Dualisme kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengalami tensi cukup tegang.
Baca Selengkapnya
Ketua Komisi II DPR mendukung penunjukan mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN.
Baca Selengkapnya
DPP APKI perlu menyusun program dalam meningkatkan integritas, pemahaman, maupun kapasitas peran pengawas ketenagakerjaan.
Baca Selengkapnya
Luhut membantah pernah menyatakan Bambang Susantono tidak becus bekerja di IKN
Baca Selengkapnya
Pengusaha yakin pemimpin baru OIKN akan membantu pembangunan IKN semakin cepat.
Baca Selengkapnya
Kubu Arsjad Rasjid melakukan upaya hukum atas penyelenggaraan Munaslub versi Anindya Bakrie.
Baca Selengkapnya
Mantan Juru Bicara Anies-Sandiaga pada Pilkada DKI Jakarta 2017, membeberkan fenomena 'ordal' di masa Gubernur Anies Baswedan
Baca Selengkapnya